Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dalam 4,5 Tahun Hampir Tak Ada Konflik Terkait Pembebasan Lahan

Kompas.com - 17/02/2019, 21:22 WIB
Abba Gabrillin,
Kristian Erdianto,
Dylan Aprialdo Rachman,
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 yang juga capres petahana Joko Widodo mengklaim bahwa selama pemerintahannya tak ada konflik sosial terkait pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

Ini merupakan jawaban Jokowi terkait pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus untuk rakyat dan sangat penting untuk memperhatikan masyarakat yang terdampak pembangunan, nilai keekonomian serta dampak terhadap lingkungan hidup dan sosial.

"Untuk ganti rugi, dalam 4,5 tahun hampir tak terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur, karena tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," kata Jokowi dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Baca juga: Urusan Pembebasan Lahan, Menurut Jokowi Hanya Ada Ganti Untung

Menurut Jokowi cost land of acquisition atau biaya pembebasan lahan saat ini relatif kecil, yakni 2-3 persen.

"Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4-5 persen sehingga seluruh kontraktor jalan memberi angka yang lebih besar, sehingga tidak terjadi konflik antar masyarakat," pungkas dia.

Kompas TV Debat Pilpres kedua tahun 2019 yang kali ini hanya diikuti dua Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto mengangkat tema energy, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Namun diprediksi kuat permasalahan pangan dan infrastruktur akan menjadi isu yang paling sengit untuk diperdebatkan pada debat Capres kedua ini. Lalu bagaimana para Capres dan tim sukses masing-masing Capres menelaah dan merinci visi misi masing-masing kandidat dalam menyesaikan dua isu ini dalam debat agar dapat dipahami publik? KompasTV akan membahasnya bersama tim penugasan khusus, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Nusyirwan Soejono dan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Suhendra Ratu Prawiranegara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com