Istana: Presiden Khawatir #UninstallBukalapak Ganggu Bisnis "E-commerce"

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki menegaskan, Presiden Joko Widodo tak setuju dengan gerakan #UninstallBukalapak yang disuarakan para pendukungnya di jagat maya.

Oleh karena itu, pada hari ini Jokowi sengaja mengundang CEO Bukalapak Achmad Zaky ke Istana.

Jokowi ingin menunjukkan kepada pendukungnya bahwa ia tidak marah dengan kicauan Zaky soal dana riset di Indonesia.

"Bahkan, beliau (Presiden) khawatir kalau ini terus berlanjut, uninstall terhadap Bukalapak ini akan mengganggu bisnis e-commerce di Indonesia," kata Teten seusai mendampingi Jokowi bertemu Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Baca juga: Istana: Jokowi Nasihati CEO Bukalapak agar Lebih Hati-hati

Teten mengatakan, Bukalapak saat ini menjadi satu dari empat unicorn di Indonesia, selain Go-Jek, Traveloka, dan Tokopedia. Banyak UMKM yang menggunakan marketplace di empat unicorn ini.

"Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi rusak karena ini kebanggaan kita. Ini empat unicorn Indonesia yang kuat di Asia Tenggara," kata Teten.

Oleh karena itu, menurut Teten, Jokowi akan segera menyampaikan imbauan kepada para pendukungnya untuk tidak memboikot Bukalapak.

Dalam twitnya, Zaky menulis: "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Baca juga: Ahmad Zaky: Presiden Akan Menyampaikan, Jangan Uninstall Bukalapak

Kicauan ini menjadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter pada Kamis (14/2/2019). Para pendukung Jokowi yang tak terima dengan kicauan itu membuat gerakan #uninstallbukalapak.

Sebaliknya, warganet yang tak setuju dengan gerakan itu membuat gerakan perlawanan dengan tagar #dukungbukalapak.

Zaky sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi atas kicauannya.

Zaky mengakui bahwa data yang ia gunakan terkait anggaran pengembangan dan riset di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain merupakan data lama. Data itu ia dapat dari Wikipedia.

Sementara soal kata "presiden baru" dalam kicauannya, ia menegaskan bahwa itu bisa merujuk kepada siapa pun pemenang Pilpres 2019, baik Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo Subianto sebagai penantang.