Istana: Presiden Khawatir #UninstallBukalapak Ganggu Bisnis "E-commerce"

Kompas.com - 16/02/2019, 13:10 WIB
CEO Bukalapak Ahmad Zaky usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinCEO Bukalapak Ahmad Zaky usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki menegaskan, Presiden Joko Widodo tak setuju dengan gerakan #UninstallBukalapak yang disuarakan para pendukungnya di jagat maya.

Oleh karena itu, pada hari ini Jokowi sengaja mengundang CEO Bukalapak Achmad Zaky ke Istana.

Jokowi ingin menunjukkan kepada pendukungnya bahwa ia tidak marah dengan kicauan Zaky soal dana riset di Indonesia.

"Bahkan, beliau (Presiden) khawatir kalau ini terus berlanjut, uninstall terhadap Bukalapak ini akan mengganggu bisnis e-commerce di Indonesia," kata Teten seusai mendampingi Jokowi bertemu Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).


Baca juga: Istana: Jokowi Nasihati CEO Bukalapak agar Lebih Hati-hati

Teten mengatakan, Bukalapak saat ini menjadi satu dari empat unicorn di Indonesia, selain Go-Jek, Traveloka, dan Tokopedia. Banyak UMKM yang menggunakan marketplace di empat unicorn ini.

"Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi rusak karena ini kebanggaan kita. Ini empat unicorn Indonesia yang kuat di Asia Tenggara," kata Teten.

Oleh karena itu, menurut Teten, Jokowi akan segera menyampaikan imbauan kepada para pendukungnya untuk tidak memboikot Bukalapak.

Dalam twitnya, Zaky menulis: "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Baca juga: Ahmad Zaky: Presiden Akan Menyampaikan, Jangan Uninstall Bukalapak

Kicauan ini menjadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter pada Kamis (14/2/2019). Para pendukung Jokowi yang tak terima dengan kicauan itu membuat gerakan #uninstallbukalapak.

Sebaliknya, warganet yang tak setuju dengan gerakan itu membuat gerakan perlawanan dengan tagar #dukungbukalapak.

Zaky sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi atas kicauannya.

Zaky mengakui bahwa data yang ia gunakan terkait anggaran pengembangan dan riset di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain merupakan data lama. Data itu ia dapat dari Wikipedia.

Sementara soal kata "presiden baru" dalam kicauannya, ia menegaskan bahwa itu bisa merujuk kepada siapa pun pemenang Pilpres 2019, baik Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo Subianto sebagai penantang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X