Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Ditantang Tunjukkan Langkah Konkret Berantas Korporasi yang Rugikan SDA

Kompas.com - 15/02/2019, 14:01 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, ditantang untuk memberantas korporasi di Indonesia yang dinilai kerap menjadi sumber permasalahan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

"Persoalan SDA dan lingkungan hidup masih banyak sekali yang belum dibereskan hingga saat ini, terutama soal tanggung jawab korporasi yang membuat pemulihan lingkungan hidup yang belum terjadi sampai sekarang," ujar Leo Simanjuntak di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Leo menjelaskan, proses penegakan hukum kepada para korporasi pembakar hutan masih lemah. Hingga saat ini, menurutnya, masih ada Rp 18,9 triliun ganti rugi kebakaran hutan dan lahan serta pembalakan liar yang sudah diperintahkan pengadilan umum namun belum dibayarkan.

Baca juga: Debat soal Lingkungan, Jokowi Akan Banggakan Penanganan Asap hingga Pembangunan Embung

"Kerugian hutan, lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati yang disebabkan para korporasi ini masif dan mengancam kesehatan ratusan ribu orang," ungkapnya.

Koordinator desk politik Walhi, Khalisah Khalid menambahkan, terdapat kasus-kasus di daerah yang memberikan perizinan terhadap korporasi untuk mengalihfungsikan lahan hutan menjadi pertambangan tanpa persetujuan masyarakat.

Konflik agraria, kata Khalisah, menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas dan kemauan politik untuk menyelesaikan kasus pengalihan lahan hutan.

"Kami melihat dari rezim ke rezim tidak ada yang memiliki kemauan politik yang kuat menyelesaikan konflik agraria," ucap Khalisah.

"Pengelolaan SDA oleh korporasi masih banyak yang melanggar hukum perundang-undangan, mengabaikan masyarakat adat, serta melanggengkan praktik korupsi," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Diminta Beri Solusi Konkret Permasalahan SDA Saat Debat

Maka dari itu, seperti diungkapkan Khalisah, Jokowi dan Prabowo harus menunjukkan secara konkret kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk memberantas korporasi yang telah merugikan SDA dan lingkungan.

"Ini alarm bagi capres, tidak bisa lagi kita membiarkan korporasi mengelola SDA secara ekstraktif," jelasnya.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta.

Empat stasiun televisi yang akan menyiarkan acara debat itu, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Jelang debat kedua para capres terus mematangkan visi mereka sual infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan. Kubu Jokowi menyiapkan materi pencapaikan Jokowi selama memerintah. Sementara kubu Prabowo akan mengkritisi sejumlah hal seperti kegagalan swasembada pangan dan infrastruktur yang mangkrak. Bagaimana Jokowi akan menyiapkan jawaban atas kritikan yang bakal disampaikan Prabowo di debat kedua nanti? Dan apa yang akan dilakukan Prabowo jika nanti terpilih terkait kebijakan infrastruktur hingga pangan? Untuk membahasnya sudah hadir Direktur II Bidang Konten TKN Jokowi-Ma'ruf, Agus Sari. Kemudian ada tim ekonomi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Handi Risza Idris. Serta pengamat kehutanan dan lingkungan hidup Fakultas Kehutanan IPB, Togu Manurung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com