Soal Wagub DKI, PPP Akan Minta Fraksinya di DPRD Buka Opsi Calon Selain PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani turut mengomentari polemik penentuan wakil gubernur di DKI Jakarta. Arsul mengatakan DPP PPP akan meminta fraksinya di DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan opsi nama cawagub selain dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kami akan meminta DPW PPP di DKI Jakarta untuk membuka ruang lain. Misalnya, cawagubnya ada satu dari Partai Gerindra atau tokoh birokrat lain di luar partai," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Kamis (14/2/2019).

Arsul memahami bahwa wewenang penentuan calon wagub di DKI Jakarta ada pada PKS dan Gerindra. Namun, pada akhirnya semua fraksi partai di DPRD DKI akan memilih cawagub yang diajukan dua partai itu.

Baca juga: Dinamika Penentuan Wagub DKI Jakarta Pengganti Sandiaga...

Arsul mengatakan fraksi di DPRD DKI Jakarta juga punya hak untuk menolak nama yang diajukan. Oleh karena itu, dia menilai fraksi partai lain sama-sama punya hak untuk mengusulkan nama cawagub.

"Meskipun itu haknya PKS dan Gerindra, boleh dong PPP dan partai lain meminta nama lain," kata dia.

Arsul mengatakan semakin beragam latar belakang calon wagub yang diajukan semakin baik. Adapun saat ini dua nama cawagub yang diajukan merupakan kader PKS.

Arsul menilai Partai Gerindra juga memiliki hak untuk mengajukan nama cawagub karena sama-sama partai pengusung. Ketika ditanya nama cawagub usulannya, Arsul mengatakan banyak kader Gerindra yang mumpuni.

Baca juga: Lolos Fit and Proper Test Wagub DKI, Agung Yulianto Bilang Perjalanan Masih Panjang

"Misalnya Riza Patria dan Desmond Mahesa pokok ya semakin banyak kan semakin bagus," kata Arsul.

Selain itu, dia juga mengingatkan PKS dan Gerindra di DKI Jakarta untuk mengurangi perselisihan di depan publik. Menurut Arsul, tidak elok dua partai koalisi berselisih karena masalah jabatan.

Dia mengacu kepada kemarahan DPD Gerindra DKI Jakarta kepada DPW PKS DKI Jakarta yang mendahului pengumuman dua nama cawagub.

"Mestinya antar teman satu koalisi itu jangan kemudian sering-sering muncul perbedaan di ruang publik, apalagi menyangkut jabatan. Kalau soal kebijakan enggak masalah, tapi kalau soal jabatan jangan," ujar dia.