Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Susi Pudjiastuti soal Isu Jokowi Antek Asing...

Kompas.com - 13/02/2019, 09:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut berkomentar soal isu pemerintahan Presiden Joko Widodo antek asing.

Dalam acara diskusi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019), Susi sebagai bagian dari Kabinet Kerja membantah isu miring tersebut. Ia pun berkaca pada sektor yang digarap oleh kementeriannya.

"Kalau dibilang (pemerintahan Jokowi) antek asing, no. Apalagi di perikanan, non sense," ujar Susi.

Baca juga: Jokowi: Empat Tahun Dikatakan Presiden Antek Asing, Ini Saatnya Saya Berbicara...

Ia menegaskan, Presiden Jokowi justru memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa dan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Jokowi dinilai Susi berani mengeluarkan kebijakan yang rentan menimbulkan resistensi. Khususnya di dunia internasional.

"Pak Presiden dengan komitmen tingginya jalan saja. Saya pikir tidak akan ada yang berani seperti beliau dan saya senang diberikan wewenang seperti itu," ujar Susi.

Baca juga: Jokowi: Prabowo-Sandi Pakai Konsultan Asing, Terus yang Antek Siapa?

Ia memberikan contoh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Melalui Perpres itu, pemerintah memoratorium aktivitas kapal asing penangkap ikan di perairan Indonesia.

"Presiden langsung bikin Perpres 44/2016 di mana modal asing, kapal asing dan ABK asing itu tidak boleh lagi nangkap ikan di Indonesia. Top itu," ujar Susi.

Baca juga: Jokowi: Berarti Mereka yang Antek Indonesia...

Meski demikian, Susi memastikan bahwa negara tetap membutuhkan investasi asing. Namun, bukan pada sektor penangkapan ikan, melainkan dari sisi industri pengolahannya.

Asalkan, pabrik itu didirikan di Indonesia, bukan di luar negeri.

"Saya memberikan peluang untuk investasi asing di sektor pabrik. Ayo kamu mau sampai 100 persen juga saya silahkan. Tapi, kalau soal nangkap ikan itu tentang kedaulatan dan keberlanjutan. Sorry, tidak bisa," ujar Susi.

Kompas TV Pernyataan yang muncul dari Jokowi soal antek asing dan propaganda Rusia menuai polemik. Betulkah ada konsultan asing yang menyusup dalam Pilpres dan memecah belah persatuan bangsa lewat propaganda yang dilakukannya? Lalu bagaimana mengubah pesta demokrasi lebih kaya substansi dan ide membangun bangsa? Simak pembahasannya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com