Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Panelis Debat yang Langgar Pakta Integritas Dapat Sanksi Etik

Kompas.com - 12/02/2019, 17:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, tak ada sanksi tertulis bagi panelis debat yang tidak menaati aturan.

Tetapi, panelis yang tak patuh pada pakta integritas dipastikan mendapat sanksi etik.

"(Panelis yang tak patuhi aturan) disanksi etik, bahwa dia adalah orang yang melanggar pakta integritas. Dia nanti bisa tidak dipakai lagi (sebagai panelis)," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2018).

Selain sanksi etik, panelis yang tak taat pada aturan berpotensi mendapat sanksi sosial.

Masyarakat akan menilai panelis tersebut tidak melakukan pekerjaan profesional karena membocorkan soal debat.

Meski begitu, Ilham yakin, panelis debat kedua dapat bekerja secara profesional dan mampu menjamin kerahasiaan daftar pertanyaan debat dari pihak manapun.

"Saya yakin sama panelis yang kami sudah pilih ini, dan moderator. Bahwa mereka semua adalah orang yang berintegritas," ujarnya.

Sebelumnya, panelis dan moderator debat menandatangani pakta integritas untuk tak membocorkan soal debat ke pihak manapun, termasuk ke KPU dan pasangan capres-cawapres.

Baca juga: Moderator dan Panelis Debat Kedua Pilpres Teken Pakta Integritas

Panelis sudah menyusun daftar pertanyaan debat sejak Jumat (8/2/2019). Hingga kini, daftar pertanyaan masih disusun.

Berikut tujuh panelis debat kedua pilpres:

1. Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D

2. Rektor IPB, Dr. Arif Satria

3. Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati

4. Ahli pertambangan ITB, Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M. Sc

5. Pakar Energi UGM, Ahmad Agustiawan ST M.Sc.Ph.D

6. Pakar Lingkungan Undip, Sudharto P Hadi

7. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Kurang dari seminggu jelangdebat pilpres kedua, KPU menggelar rapat untuk menyatukan pandangan demi suksesnya debat kedua, Senin (11/2). Kali ini, KPU tidak ingin memberikan kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan panelis. Seluruh panelis juga sudah menandatangani pakta integritas sebagai perjanjian untuk tidak membocorkan pertanyaan dalam debat. Pada debat pilpres kedua ini, kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan melaksanakan debat tanpa didampingi wakilnya masing-masing.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com