KPU: Panelis Debat yang Langgar Pakta Integritas Dapat Sanksi Etik

Kompas.com - 12/02/2019, 17:50 WIB
Komisioner KPU Ilham SaputraKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Ilham Saputra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra mengatakan, tak ada sanksi tertulis bagi panelis debat yang tidak menaati aturan.

Tetapi, panelis yang tak patuh pada pakta integritas dipastikan mendapat sanksi etik.

"(Panelis yang tak patuhi aturan) disanksi etik, bahwa dia adalah orang yang melanggar pakta integritas. Dia nanti bisa tidak dipakai lagi (sebagai panelis)," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2018).

Selain sanksi etik, panelis yang tak taat pada aturan berpotensi mendapat sanksi sosial.


Masyarakat akan menilai panelis tersebut tidak melakukan pekerjaan profesional karena membocorkan soal debat.

Meski begitu, Ilham yakin, panelis debat kedua dapat bekerja secara profesional dan mampu menjamin kerahasiaan daftar pertanyaan debat dari pihak manapun.

"Saya yakin sama panelis yang kami sudah pilih ini, dan moderator. Bahwa mereka semua adalah orang yang berintegritas," ujarnya.

Sebelumnya, panelis dan moderator debat menandatangani pakta integritas untuk tak membocorkan soal debat ke pihak manapun, termasuk ke KPU dan pasangan capres-cawapres.

Baca juga: Moderator dan Panelis Debat Kedua Pilpres Teken Pakta Integritas

Panelis sudah menyusun daftar pertanyaan debat sejak Jumat (8/2/2019). Hingga kini, daftar pertanyaan masih disusun.

Berikut tujuh panelis debat kedua pilpres:

1. Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D

2. Rektor IPB, Dr. Arif Satria

3. Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati

Halaman:



Close Ads X