Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Toleransi Masyarakat terhadap Politik Uang Masih Tinggi

Kompas.com - 11/02/2019, 22:22 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika menunjukkan bahwa warga Jakarta masih memiliki budaya permisif terhadap praktik politik uang atau pemberian hadiah saat kampanye.

Temuan Charta Politika terungkap setelah melakukan survei terhadap 800 responden di masing-masing daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, dan DKI Jakarta III, pada 18-25 Januari 2019.

"Ternyata di DKI cukup tinggi bahwa masyarakat sangat memaklumi atau sangat toleransi ketika ada caleg atau parpol atau timses yang memberikan uang," tutur Direktur Riset Charta Politika Muslimin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Dapil DKI Jakarta I yang meliputi Jakarta Timur, menjadi wilayah dengan tingkat pemakluman tertinggi terhadap praktik politik uang, sebesar 58,2 persen.

Baca juga: Foto Ketua RT Terpampang di Spanduk Caleg, Bawaslu Telusuri Dugaan Politik Uang

Sementara, sebanyak 31,3 persen responden mengaku tak dapat memaklumi politik uang dan sebesar 10,5 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Di sisi lain, pada dapil DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, sebesar 47 responden mengaku memaklumi politik uang.

Di dapil tersebut, sebesar 41 persen responden yang tak memaklumi praktek tersebut dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Dapil terakhir, yaitu DKI Jakarta III, yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, menjadi wilayah dengan tingkat pemakluman yang lebih rendah terhadap politik uang.

Baca juga: Bawaslu: Sistem Proporsional Terbuka Membuka Potensi Politik Uang

Meski tak mendapatkan uang, survei tersebut juga mengungkapkan bahwa sembako menjadi barang yang paling ditunggu oleh masyarakat dalam masa kampanye pileg.

Muslimin menjelaskan bahwa hal tersebut dapat disebabkan karena praktik itu sudah biasa terjadi dan rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat.

Padahal, politik uang tidak menjamin terpilihnya caleg tersebut nantinya.

"Menurut saya pendidikan politik terhadap publik memang masih sangat rendah, terutama parpol dan caleg itu sendiri," kata Muslimin.

Sebanyak 47,6 persen responden mengaku tidak memaklumi politik uang, sementara 42,6 persen menjawab dapat memaklumi, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei ini dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019 dan melibatkan 800 responden untuk setiap dapil yang dipilih dengan cara multistage random sampling.

Charta Politika menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

Margin of error survei ini di setiap dapil adalah kurang lebih 3,46 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com