Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi #BersihkanIndonesia Gelar Aksi Teatrikal Usulkan Materi Debat Pilpres

Kompas.com - 11/02/2019, 17:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memasukkan materi energi bersih dan terbarukan dalam debat kedua pilpres 2019.

Hal ini diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia. Koalisi ini terdiri dari 35 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan, energi bersih, anti-korupsi dan hak-hak masyarakat.

Sebelum menyampaikan usulannya, Koalisi Indonesia Bersih lebih dulu melakukan aksi teatrikal yang melibatkan Komisioner KPU, Ilham Saputra.

Seorang anggota koalisi membawa kotak yang dibubuhi serbuk berwarna hitam, yang diibaratkan seperti energi dari fosil.

Baca juga: Anisha Dasuki Prediksi Isu Lingkungan Akan Jadi Perhatian di Debat Kedua

Di belakangnya, sejumlah anggota koalisi yang mengenakan kaus bertuliskan #BersihkanIndonesia, menggenggam balon berwarna putih dan biru. Balon-balon itu memuat beberapa tulisan, seperti 'energi terbarukan segera', 'tertib tata kelola energi', 'bersihkan Indonesia', hingga 'bebas energi fosil'.

Oleh anggota koalisi, Ilham diminta untuk memakai masker bertuliskan #BersihkanIndonesia yang mereka sediakan. Ilham diminta untuk menyapukan serbuk hitam di atas kotak yang dibawa oleh seorang anggota koalisi, hingga kotak tersebut berwarna bening.

Di dalam kotak tersebut, tersimpan kertas bertuliskan empat daftar pertanyaan terkait energi bersih dan terbarukan yang diusulkan koalisi untuk dimasukan dalam materi debat.

"Pertama adalah kami ingin melihat apa kira-kira strategi yang akan diajukan masing-masing kubu untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan energi fosil," kata Juru Bicara Indonesia Cerah, Aditiani Putri, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Baca juga: Jumat Pekan Depan, Panelis Akan Finalisasi Daftar Pertanyaan Debat Kedua

Di Indonesia sama sekali belum ada wacana untuk bertransisi dari ketergantungan terhadap batu bara maupun migas. Padahal, kata Aditiani, ke depannya bakal terjadi krisis energi karena sumber akan habis.

Kedua, koalisi masyarakat ingin melihat strategi kedua kandidat untuk mendukung energi bersih.

Kedua capres-cawapres sudah mengungkapkan janjinya untuk mendukung energi terbarukan, tetapi, belum terlihat inovasi untuk benar-benar mempercepat pengembangan energi terbarukan.

Hal ini penting, karena Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain dalam bidang energi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Format Debat Kedua Pilpres 2019

"Ketiga, terkait perbaikan tata kelola energi dan ketenaga kelistrikan. Jadi tak hanya tata kelola di hulu, di mana kita tahu bahwa tambang, terutama batu bara menyisakan banyak konflik dan juga menyisakan banyak permasalahan kepentingan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas," kata Juru Bicara Indonesia center for enviromental law (ICEL) Margareth Quina.

Koalisi masyarakat meminta tata kelola energi dan ketenagalistrikan di hilir juga dibahas dalam debat. Harus dipastikan bahwa apakah target dan ambisi pertumbuhan kelistrikan benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia.

Terakhir, penting juga untuk dibahas mengenai perusahaan yang mengambil keuntungan dari energi fosil yang tak mau membayar kerugian dari lubang-lubang tambang.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Ilham Saputra berjanji akan menyampaikan empat poin pertanyaan Koalisi Indonesia Bersih ke panelis debat.

Meski begitu, kata Ilham, keputusan penyusunan pertanyaan tetap berada di tangan panelis.

"Prinsipnya apa yang disampaikan teman2 ini entah bentuknya pertanyaan atau isu-isu tadi akan kita serahkan kepada panelis agar kemudian dijadikan bentuk pertanyaan oleh panelis," ujarnya.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com