Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sebut Jumlah Kotak Suara Rusak di Cirebon Tak Signifikan

Kompas.com - 11/02/2019, 12:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membenarkan adanya ribuan kotak suara pemilu rusak di Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan data terakhir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, jumlah kotak suara rusak mencapai 1.410 unit.

Menurut Ilham, angka tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kotak suara sebanyak 4.060.079 unit.

"Menurut saya, dibandingkan jumlah kotak suara yang begitu banyak, ini tidak terlalu signifikan," katanya di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Ribuan kotak suara rusak lantaran basah terkena air hujan yang masuk ke gudang penyimpanan.

Baca juga: Bawaslu RI Temukan 696 Kotak Suara Rusak di Gudang KPU Cirebon

Fenomena itu, kata Ilham, termasuk kategori logistik pemilu yang rusak terdampak bencana.

KPU berencana untuk segera menggantinya dengan kotak suara baru, setelah ada laporan resmi dari KPU Jawa Barat.

"Kita memang punya kontigensi plan, rencana darurat yang nanti akan kita segera ganti yang nanti kemudian kotak suara itu rusak karena bencana," ujar Ilham.

Diberitakan, Bawaslu Jabar mengungkap, jumlah kotak suara pemilu rusak di Cirebon bertambah dari 696 menjadi 1.410 unit.

Baca juga: Jumlah Kotak Suara Rusak di Cirebon Bertambah jadi 1.410 Unit

Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi menyebut, angka itu masih bersifat sementara. Jumlah kotak suara rusak masih mungkin bertambah lantaran Bawaslu masih terus melakukan pengecekan di gudang penyimpanan.

Kotak suara yang digunakan untuk pemilu 2019 adalah karton kedap air atau dupleks.

Setelah melalui proses uji coba, kotak suara berbahan dasar dupleks itu mampu menahan beban lebih dari 80 kilogram. Kotak suara ini juga diklaim kedap percikan air. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com