Panelis dan Moderator Debat Pilpres Tanda Tangani Pakta Integritas Jaga Kerahasiaan Soal Debat

Kompas.com - 09/02/2019, 00:00 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjawab pertanyaan wartawan sebelum memulai Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Jumat (8/2/2019). Pertemuan tersebut membahas materi serta merumuskan pertanyaan pada debat kedua Pilpres 2019 yang akan digelar pada Minggu (17/2/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. Dhemas ReviyantoKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjawab pertanyaan wartawan sebelum memulai Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Jumat (8/2/2019). Pertemuan tersebut membahas materi serta merumuskan pertanyaan pada debat kedua Pilpres 2019 yang akan digelar pada Minggu (17/2/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panelis dan moderator debat kedua pilpres akan menandatangani pakta integritas untuk menjamin kerahasiaan daftar pertanyaan debat, Sabtu (9/2/2019).

Penandatanganan ini akan dilakukan di sela-sela proses penyusunan daftar pertanyaan debat oleh panelis.

"Kami meminta komitmen para panelis dan moderator. Mereka akan menandatangani pakta integritas, Insya Allah besok, akan tanda tangani pukul 1 siang," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Arief mengatakan, pakta integritas penting untuk menjaga daftar pertanyaan debat tak bocor ke kandidat capres-cawapres, tim kampanye, KPU, atau pihak lain.

Sebagai pihak yang menyusun pertanyaan, panelis adalah pihak yang tahu betul pertanyaan debat.

Begitu pula dengan moderator. Sebagai pemandu, mereka akan lebih dulu diberi tahu pertanyaan debat yang nantinya akan disampaikan ke kandidat.

"Pertanyaan yang sudah dirumuskan, ditetapkan, itu tidak boleh disampaikan kepada siapapun, bahkan keluarga tidak boleh tahu. Jangan disampaikan, jangan didiskusikan kepada siapapun," ujar Arief.

Selain penandatanganan pakta integritas, akan dilakukan pula penunjukan koordinator dan sekretaris panelis debat kedua. Sebab, hingga Minggu (10/2/2019) para panelis akan mencatat pembahasan dan menyusun pertanyaan debat.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X