Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puspen TNI Kirim Tim ke Papua untuk Cegah Opini Sesat dari Kelompok Kriminal

Kompas.com - 06/02/2019, 13:55 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Sisriadi mengatakan, TNI telah menugaskan tim Puspen ke sejumlah wilayah di Papua.

Tim ini mengantisipasi agar masyarakat Papua agar tidak terpengaruh opini yang dibangun kelompok-kelompok kriminal bersenjata.

"Kami mengirimkan tim penerangan yang merupakan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat. Tugasnya adalah membuat opini publik supaya masyarakat di Papua mendapatkan informasi yang benar," ujar Sisriadi, di Balai Media TNI, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: 8 Fakta Pembunuhan Pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua

Sisriadi menjelaskan, selain operasi tempur yang dilakukan, TNI juga menggunakan operasi non-tempur, yakni operasi psikologi.

"Kami tidak menggunakan intimidasi, kami menggunakan psikologi. Tim Puspen membuat masyarakat tidak mudah terpengaruhi informasi yang sesat dari kelompok kriminal," ujar dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, keamanan Papua tetap menjadi prioritas.

Selain sudah melakukan operasi penegakan hukum, upaya psikologis juga dilakukan TNI demi memenuhi permintaan rakyat Papua.

Baca juga: Polri: Kami Akan Kejar ke Mana Pun Kelompok Kriminal Bersenjata Berada

"Sebenarnya operasi kita sudah efektif. Namun, sekarang ini kita akan menggunakan operasi psikologi, di mana TNI lebih dekat dengan rakyat Papua dengan cara mendengar keinginan mereka. Akan kita penuhi, yang penting bukan keinginan untuk merdeka," kata Hadi dalam penutupan Rapim TNI 2019, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

Hadi menjelaskan, dengan operasi yang lebih bersifat pendekatan kepada masyarakat, TNI yakin ancaman yang kerap terjadi di wilayah konflik di Papua akan terurai.

"Kita lebih hati ke hati saja. Mendengar keinginan mereka dan mengupayakan mewadahinya, seperti permasalahan tenaga kerja lokal dan lainnya," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com