Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Pujian Jokowi untuk Ratna Sarumpaet...

Kompas.com - 06/02/2019, 07:14 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

Kompas TV Setelah diserahkan dan menjadi tahanan kejaksaan negeri Jakarta Selatan pada Kamis pagi Ratna Sarumpaet kembali ke Polda Senin siang untuk menjadi tahanan titipan di Rutan Polda Metro Jaya. Tersangka kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet telah dilimpahkan ke kejaksaan negeri Jakarta Selatan namun penahanan Ratna masih dilakukan di Rutan Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Menurut Ace, propaganda ini juga digunakan dalam kesempatan lain.

"Ratna Sarumpaet adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang dijadikan bahan bakar," kata Ace.

"Chicken rice di Singapura lebih murah daripada di Indonesia, kriminalisasi ulama, antek asing, antek aseng, selang cuci darah di RSCM dipakai 40 orang, Hardi meninggal bunuh di Grobogan karena terlilit utang, tampang Boyolali dan lainnya digunakan sebagai strategi firehose of falsehood," tambah dia.

Mengambil keuntungan politik

Sementara itu, kubu Prabowo-Sandiaga juga mengkritik Jokowi yang terus-menerus mengungkit kasus Ratna Sarumpaet. Juru kampanye nasional Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan Jokowi sedang mencari keuntungan politik dari kasus ini.

Fadli mengakui bahwa kebohongan Ratna telah membawa banyak kerugian bagi Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Fadli Zon Anggap Jokowi Cari Keuntungan Politik dengan Puji Ratna Sarumpaet

"Itu kan mau mengambil keuntungan politik. Itu makin membuktikan bahwa kasus ini merugikan kami, kan mau mengambil keuntungan politik, apalagi namanya itu," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, kasus ini telah digoreng menjadi hal yang merugikan Prabowo-Sandiaga. Bahkan, topik ini muncul dalam debat pertama Pilpres 2019. Padahal, BPN Prabowo-Sandiaga justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

"Kami kan yang paling banyak menjadi korban," kata Fadli.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com