Kompas.com - 03/02/2019, 16:42 WIB
Kiri ke kanan: Pengacara pegawai kontrak di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RA, RA, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar dan  aktivis pembela korban kejahatan seksual, Ade Armando dalam konferensi pers di Lokataru Foundation, Jakarta, Minggu (3/2/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKiri ke kanan: Pengacara pegawai kontrak di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RA, RA, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar dan aktivis pembela korban kejahatan seksual, Ade Armando dalam konferensi pers di Lokataru Foundation, Jakarta, Minggu (3/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar mengkritik penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami RA, pegawai kontrak di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Dugaan pelecehan seksual terhadap RA diduga dilakukan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berinisial SAB.

"Kami menyayangkan tindakan DJSN yang tidak tegas dalam menangani kasus ini. Pada satu sisi, menerima laporan RA lalu menyelenggarakan pemeriksaan melalui sebuah panel. Namun, di sisi lain, DJSN tidak menyediakan informasi ke Presiden melalui Sekretariat Negara atas proses yang terjadi," kata Haris dalam konfetensi pers di kantor Lokataru Foundation, Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Menurut Haris, Sekretariat Negara meneruskan surat permohonan pengunduran diri SAB. Kemudian Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca juga: Laporkan RA ke Polisi, Eks Dewas BPJS Ketenagakerjaan Bantah Semua Tuduhan

DJSN, kata Haris, menghentikan proses penanganan kasus ini setelah keputusan tersebut diterbitkan.

Menurut Haris, RA juga telah mengirimkan laporan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara. Namun, surat tersebut terkesan tidak diperhatikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Keppres tersebut setelah diselidiki di dalam Setneg (Sekretariat Negara) tidak ada korespondensi dengan laporan yang dibuat (RA), jadi tidak digubris. Tapi justru suratnya SAB meminta pengunduran diri malah dijawab oleh Presiden lewat Keppres," kata dia.

Ia menyayangkan penerbitan Keppres tersebut yang dinilainya terlalu terburu-buru. Menurut Haris, seharusnya Presiden dan Setneg memahami persoalan yang terjadi secara utuh. Sehingga, ia melihat penerbitan Keppres tersebut tidak cermat.

"Kalaupun ingin dikeluarkan, harusnya melihat jauh tentang apa dan prosesnya bagaimana. Kan Presiden bisa menanyakan kenapa orang itu mau mengundurkan diri, kenapa mengundurkan diri hanya karena satu orang, siapa orang tersebut, harusnya dicari tahu, tapi ini tidak dilakukan cermat," papar dia.

Baca juga: RA Dilaporkan Cemarkan Nama Baik Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Ini Kata Pengacara

Kejanggalan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Nasional
Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Nasional
Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan 'Safe House' untuk Bertemu Maskur Husain

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan "Safe House" untuk Bertemu Maskur Husain

Nasional
Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Nasional
Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.