Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Bandingkan Indonesia dengan Haiti

Kompas.com - 02/02/2019, 22:02 WIB
Ihsanuddin,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menolak jika Indonesia disetarakan dengan Haiti di Amerika Utara. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar. Indonesia bahkan masuk ke dalam kelompok negara dengan perekonomian besar di dunia, G20.

"Jadi jangan dibandingkan negara kita yang sudah masuk G20 dimasukkan dengan negara Haiti," kata Jokowi saat silaturahmi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah, di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019).

"Ya kan? Negara Haiti? Gimana kalau ekonom atau orang yang ngerti ekonomi makro, ya senyum-senyum membandingkan bukan apple to apple seperti itu," tambah dia.

Jokowi menyesalkan adanya pihak-pihak yang terus menyuarakan pesimisme mengenai Indonesia. Padahal menurut dia Indonesia kini terus melakukan perbaikan di berbagai bidang.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Disebut Setara Haiti, Sri Mulyani Anggap Berbeda Jauh

Jokowi mengatakan, di awal pemerintahannya ia memang sengaja berfokus pada infrastruktur. Sebab, infrastruktur yang baik dinilai sangat penting untuk menunjang aspek-aspek lainnya.

Selanjutnya, setelah infrastruktur rampung, maka pemerintah akan mengembangkan sumber daya manusia (SDM).

"Begitu infrastruktur yang sangat fundamental bisa kita bangun, begitu pembangunan SDM yang betul bisa secara fundamental kita bangun dan benar, kita akan tinggal landas bersaing dengan negara-negara lain," kata dia.

Jokowi tak menyebut siapa yang pihak yang membandingkan Indonesia dan Haiti. Namuj, calon presiden nomor urut 02 Prabowo sebelumnya sempat menyebut Indonesia setingkat dengan negara-negara miskin di Afrika seperti Rwanda, Haiti, dan negara-negara di pulau kecil lainnya. Prabowo juga salah menyebut lokasi Haiti yang sebenarnya ada di Amerika Utara.

Pernyataan tersebut dilontarkan Prabowo saat menghadiri acara Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Jalan Ronggowarsito, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/12/2018).

"Kita (Indonesia) setingkat dengan negara miskin di Benua Afrika, ada Rwanda, Haiti dan pulau-pulau kecil Kiribati, yang kita tidak tahu letaknya di mana," ujar Prabowo, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Merujuk data Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir memang naik turun, namun relatif lebih stabil. Pada 2007, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 6,34 persen, selanjutnya 6,01 persen (2008), 4,62 persen (2009), 6,22 persen (2010), 6,17 persen (2011), 6,03 persen (2012), 5,55 persen (2013), 5 persen (2014), 4,87 persen (2015), 5,03 persen (2016), dan 5,06 persen (2017).

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Haiti mengalami naik turun dengan yang intens. Pada 2007, ekonomi Haiti sebesar 3,34 persen, selanjutnya 0,84 persen (2008), 3,08 persen (2009), - 5,49 persen (2010), 5,52 persen (2011), 2,88 persen (2012), 4,23 persen (2013), 2,81 persen (2014), 1,21 persen (2015), 1,45 persen (2016), dan 1,17 persen (2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com