KPU, Bawaslu, dan Kominfo Kerja Sama Tangkal Hoaks Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) menjalin kerja sama untuk menangkal hoaks yang berkaitan dengan pemilu.

Mereka berupaya untuk mencegah dan menindak hoaks pemilu yang beredar di internet dan media sosial.

Langkah ini diambil demi mendukung penyelenggaraan pemilu yang bebas dari hoaks.

"Kali ini kita menandatangani MoA, memorandum of action, karena kita harus melakukan langkah-langkah aksi. Kominfo senantiasa mendukung penyelenggara pemilu maupun penyelenggaraan pemilu," kata Menkominfo Rudiantara di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: Dari Data KPU, 4 Parpol Tak Calonkan Caleg Eks Koruptor

Rudiantara mengatakan, jelang hari pemungutan suara pihaknya bersama KPU dan Bawaslu akan semakin proaktif.

Setiap harinya, Kominfo mengeluarkan laporan hoaks terkait pemilu di dunia maya, baik pileg maupun pilpres.

Nantinya, KPU tak hanya gencar sweeping hoaks terkait pemilu, melainkan juga menerima laporan dari Bawaslu terkait akun media sosial dan konten yang diduga hoaks.

Jika terbukti menyebar berita bohong, Kominfo akan menurunkan konten tersebut atau memblokir akun.

"Awal april kita akan push informasi mengenai hoaks ini terutama yang sudah terverifikasi, kepada grup-grup masyarkat yang mempunyai concern terhadap hoaks, sehingga mereka bisa turut membantu dan memviralkan informasi terkait hoaks ini," tutur Rudiantara.

Baca juga: ICW Dukung Rencana KPU Tunda Pelantikan Caleg yang Tak Serahkan LHKPN

KPU maupun Bawaslu menyambut baik kerja sama ini. Hal ini dinilai penting lantaran hoaks yang berkaitan dengan pemilu berpotensi merusak demokrasi.

Apalagi, di era informatika seperti ini, internet dan media sosial masif digunakan sebagai sarana kampanye.

Jika tak digunakan dengan baik, internet dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ajang provokatif dan penyebaran hoaks yang merusak demokrasi.

Menurut Ketua Bawaslu Abhan, kerja sama serupa pernah dilakukan pihaknya bersama KPU dan Kominfo pada Pilkada 2018.

"Persoalan hoaks, ujaran kebencian, fitnah dalam kampanye adalah racun dan virus demokrasi yang merusak demokrasi. Maka tentu harus kita lawan bersama ujaran kebencian, hoaks, fitnah ini harus kita eliminir dan tindak tegas," kata Abhan.

Menegaskan pernyataan Abhan, Ketua KPU Arief Budiman menyebut, gerakan menangkal hoaks akan terus digencarkan. Pemberantasan berita bohong tidak hanya akan dilakukan di wilayah pusat pemerintahan, tetapi juga sampai ke daerah-daerah terpencil.

"Maka akan saya minta KPU provinsi dan kabuoaten/kota untuk kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan teman-teman Bawaslu di daerah, kantor-kantor Kominfo di daerah," ujar Arief.