Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pensiun, Liliyana Natsir Pamitan ke Jokowi

Kompas.com - 29/01/2019, 10:51 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Atlet bulu tangkis Liliyana Natsir bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Liliyana, yang telah memutuskan untuk pensiun sebagai atlet bulu tangkis, berpamitan kepada Jokowi.

Pantauan Kompas.com, Liliyana yang mengenakan kemeja putih dan jaket merah tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 09.30 WIB.

Ia didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Jokowi, Liliyana Natsir, dan Menpora lantas melakukan pertemuan tertutup selama sekitar 25 menit.

Baca juga: JEO-Perhentian Akhir Liliyana Natsir, Terima Kasih Butet...

"Intinya Indonesia sangat kehilangan atas pensiunnya Liliyana Natsir atau Butet," kata Jokowi kepada wartawan usai pertemuan.

Jokowi mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia sudah mengetahui prestasi Liliyana alias Butet selama berkarir menjadi atlet bulu tangkis.

Liliyana telah memenangi pertandingan-pertandingan bergengsi seperti Olimpiade, Kejuaraan Dunia, dan All England.

Jokowi berharap capaian Liliyana bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja.

Baca juga: INFOGRAFIK: Daftar Gelar yang Pernah Diraih Liliyana Natsir...

"Saya kira ini yang harus dijadikan inspirasi, nilai-nilai sebuah prestasi bagi pemain-pemain bulu tangkis yang masih junior, yang masih muda-muda, untuk bisa berprestasi seperti Butet Liliyana Natsir," kata Jokowi.

Sementara itu, Liliyana mengatakan, kedatangannya ke Istana adalah untuk berpamitan sekaligus meminta arahan dari Presiden Jokowi.

"Mohon arahan dari Pak Jokowi setelah ini mungkin jika saya dibutuhkan untuk membantu memotivasi adik-adik, menjadi inspirasi untuk adik-adik, saya siap untuk ke sana," kata Liliyana.

Liliyana Natsir memutuskan pensiun dan gantung raket seusai ajang Indonesia Masters 2018 pada usia 33 tahun, Minggu (27/01/2019).

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Perjalanan Karier Liliyana Natsir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com