Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Banyak Jemaah PBB Tetap Pilih Prabowo-Sandi

Kompas.com - 28/01/2019, 11:05 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini tak ambil pusing dengan bergabungnya Partai Bulan Bintang ke koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia meyakini, dukungan itu tak akan banyak berpengaruh.

Jazuli optimistis banyak kader dan simpatisan PBB akan tetap mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Ya, pemilih ini kan tidak bisa bulat-bulat juga selamanya ikut kepada ketum satu partai. Kalau dalam survei kan begitu. Saya masih optimistis banyak juga jamaahnya PBB itu masih tetap memilih Prabowo-Sandiaga," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Hasil Rakornas, PBB Resmi Dukung Jokowi-Maruf Amin

Apalagi, lanjut Jazuli, perbedaaan sikap di internal PBB sudah terlihat sejak awal. Misalnya, Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban langsung menyatakan bahwa jajaran Majelis Syuro tetap mendukung Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, juga ada 80 caleg PBB yang menyatakan mendukung paslon nomor urut 02.

"Ya, itu sebagai bukti yang saya katakan tadi bahwa sebagian warganya PBB itu belum tentu ikut semua. Tentu dari pimpinan saja sudah terlihat ada perbedaan ijtihad politiknya," kata dia.

Baca juga: 80 Caleg PBB Deklarasi Dukung Prabowo-Sandiaga

Kendati demikian, Jazuli menghormati pilihan politik yang diambil PBB. Menurut dia, setiap parpol mempunyai hak untuk menentukan arah dukungannya di pilpres.

"Ya biar masyarakat yang menilai. Kan kita enggak boleh juga melarang orang menjatuhkan pilihannya ke mana," ujarnya.

Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional PBB di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019).

Baca juga: Yusril: Caleg PBB 15.000 Lebih, yang Beda Pilihan Cuma 80 Orang

"Keputusan ini adalah keputusan bulat yang wajib kita tunaikan dan laksanakan bersama dengan tetap hargai perbedaan pendapat," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat pidato di Rakornas PBB.

Menurut Yusril, keputusan ini diambil atas hasil rapat pleno pada 19 Januari 2019. Dalam rapat tersebut, peserta rapat, termasuk majelis syuro PBB, mengutarakan pendapat dan masukan.

Setelah itu, menurut Yusril, keputusan dipertimbangkan secara matang dengan mengakomodasi suara terbanyak dalam rapat pleno.

Hal itu telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com