Hoaks Pekan Ini, Kapal Tenggelam hingga Luhut Cium Kaki Prabowo

Kompas.com - 26/01/2019, 14:24 WIB
Ilustrasi hoaks ShutterstockIlustrasi hoaks
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Berita bohong atau hoaks masih saja ditemukan peredarannya di masyarakat hingga saat ini.

Walaupun telah banyak kegiatan, komunitas, bahkan pemerintah yang menggencarkan aksi anti-hoaks, nyatanya kabar-kabar bohong belum juga dapat dituntaskan.

Lalu, apa saja hoaks di pekan ini? Berikut ulasannya.

1. Kapal Tenggelam

Beberapa waktu lalu, di warganet di media sosial Facebook diramaikan dengan kabar adanya kapal tenggelam di Perairan Kangean, Jawa Timur.

Video berdurasi 30 detik tersebut viral dengan lebih dari 11.000 kali dilihat dan dibagikan 206 kali oleh akun Facebook lainnya.

Dalam video tampak penumpang mengenakan pelampung warna oranye tengah menyelamatkan diri karena situasi saat itu kapal akan tenggelam.

Posisi kapal memang terlihat miring dan ombak memang tinggi. Terdengar pula suara panik dan doa.

Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumenep membantah kabar tersebut.

Disebutkan, peristiwa tersebut bukanlah terjadi di Perairan Kangean, Jawa Timur.

Baca juga: [HOAKS] Kapal Tenggelam di Perairan Kangean, Jawa Timur

2. Bayar Kuliah Pakai OVO

Informasi ini beredar di media sosial Twitter, berbentuk sebuah pamflet yang menyebutkan adanya cashback pembayaran uang kuliah menggunakan OVO.

Di bagian bawah pamflet tersebut terdapat enam logo universitas negeri, salah satunya Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani membantah hal ini.

Iva menyampaikan, pembayaran uang kuliah di UGM dilakukan melalui bank yang bekerja sama dengan pihak kampus, di antaranya Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri.

Baca juga: [HOAKS] Bayar Kuliah di UGM Pakai Ovo Dapat Cashback 60 Persen

3. Menko Luhut Cium Kaki Prabowo

Ada satu kabar yang menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan akan mencium kaki calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto apabila terpilih menjadi Presiden RI Tahun 2019-2024.

Dalam kabar itu, disebut bahwa Luhut tidak tahan terhadap pemberitaan terkait utang pemerintah yang terus dilemparkan kepada Presiden Joko Widodo.

Lalu, Luhut menantang pengkritik Jokowi yang menyampaikan utang pemerintah untuk menunjukkan data dengan taruhan cium kaki.

Atas kabar tersebut, Luhut angkat bicara dan memberikan konfirmasinya.

Terdapat kutipan yang disebutkan merupakan kutipan dari Luhut. Namun, Luhut menegaskan kutipan tersebut hoaks dan bukanlah pernyataan dari dia.

Baca juga: [HOAKS] Menko Luhut Cium Kaki Prabowo jika Terpilih Jadi Presiden

4. Surat Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan PNS

Kali ini, hoaks berbentuk sebuah surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Di bagian atas surat bodong ini terdapat logo BKN, dan di akhir surat terdapat tanda tangan Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf.

Surat itu menyebutkan bahwa dalam rekrutmen CPNS 2018 ini masih banyak formasi yang belum terpenuhi. Di bagian lampiran surat juga terdapat nama-nama dilengkapi dengan Nomor Identitas Penduduk (NIK), kabupaten, serta kota dan tanggal lahir.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menegaskan, surat tersebut adalah palsu dan BKN tidak pernah mengeluarkan surat ini.

Baca juga: [HOAKS] Surat Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan PNS oleh BKN

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

Nasional
30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Nasional
Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Nasional
Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Nasional
Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Nasional
Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

Nasional
Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X