Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Tak Permasalahkan Indonesia Barokah Selama Tak Langgar Kaidah Jurnalistik

Kompas.com - 25/01/2019, 20:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, mengatakan, peredaran tabloid Indonesia Barokah tak perlu dipermasalahkan sepanjang memenuhi asas jurnalistik.

"Selama tidak melanggar asas jurnalisme, kalau saya patokannya asas jurnalisme. Kalau asas jurnalisme tidak dilanggar maka memang konsekuensi dari liberalisme informasi ya. Itu siapa saja bisa menerbitkan berita. Kaidah-kaidah news making-nya tetap dijaga," ujar Yenny saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Menurut dia, wajar jika dalam salah satu berita ada pasangan calon yang diunggulkan sebab narasumbernya berasal dari pasangan calon tertentu.

Baca juga: Timses Jokowi Nilai Tabloid Indonesia Barokah adalah Kampanye Negatif

Yenny mengatakan, jika yang diwawancarai adalah pihak pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, maka akan memuji pasangan tersebut dan menjelekkan pasangan calon lainnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Demikian pula sebaliknya. Jika narasumber merupakan kubu pasangan calon nomor urut 02, maka akan memuji pasangan tersebut dan akan menjelekkan pasangan lainnya.

"Di luar itu semua, ya tergantung yang bicara. Kalau yang bicara lawan politiknya 01 ya otomatis akan menyudutkan 01. Kalau lawan politiknya 02 otomatis akan 02. Itu menurut saya sudah suatu hal yang jamak dalam momen politik seperti ini," ujar Yenny.

Baca juga: Meski Belum Temukan Unsur Pelanggaran, Bawaslu Awasi Tabloid Indonesia Barokah

"Makanya harus dijaga adalah kaidah jurnalismenya. Tapi kalau itu sifatnya adalah opini tidak berdasarkan fakta itu baru hoaks, harus dibedakan," lanjut dia.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -Sandiaga melaporkan Tabloid Indonesia Barokah ke pihak kepolisian.

"Kami sudah laporkan pada pihak yang berwajib, karena tabloid-tabloid itu isinya tendensius dan juga tidak jelas penerbitannya," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com