INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

Kompas.com - 24/01/2019, 19:57 WIB
Perjalanan Hukum Baasyir KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoPerjalanan Hukum Baasyir

KOMPAS.com - Nama terpidana kasus terorisme, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, kembali ramai diperbincangkan masyarakat. Polemik mulai muncul saat ada wacana untuk membebaskan Ba'asyir yang masih menjalani hukuman.

Sedianya Abu Bakar Ba'asyir harus menjalani hukuman 15 tahun penjara. Hukuman ini sesuai vonis Mahkamah Agung dalam sidang kasasi pada Februari 2012.

Awalnya, penasihat hukum Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Ba'asyir akan bebas tanpa syarat. Presiden Jokowi sendiri mempertimbangkan untuk menerima pembebasan, selama memenuhi syarat.

Hingga saat ini, wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir batal dilakukan. Pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki di Sukoharjo, Jawa Tengah itu menolak syarat yang diajukan, karena merasa tak melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Tulisan lengkapnya dapat dilihat dalam: JEO - Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum.

Perjalanan hukum Abu Bakar Ba'asyir sudah terjadi sejak era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Saat itu, dia dituduh menentang pemerintah karena menolak asas tunggal Pancasila.

Bersama Abdullah Sungkar, Ba'asyir pun dikenal sebagai tokoh Islam yang melarikan diri ke Malaysia saat dikejar aparat hukum di era Soeharto.

Saat reformasi bergulir, Ba'asyir kembali ke Tanah Air. Namun, saat kasus terorisme terjadi, Ba'asyir kembali berurusan dengan hukum atas dugaan terlibat terorisme.

Seperti apa perjalanan hukum Abu Bakar Ba'asyir? Berikut infografiknya:

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Perjalanan Hukum Ba'asyir

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X