Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basarnas Butuh Tambahan Anggaran untuk Beli Kapal dan Helikopter

Kompas.com - 21/01/2019, 19:21 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Basarnas M Syaugi mengatakan, lembaganya butuh penambahan anggaran untuk tahun 2019.

Penambahan anggaran itu akan digunakan untuk beberapa hal seperti pengadaan kapal dan helikopter.

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama dengan Komisi V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

"Tadi sudah saya sampaikan kepentingan-kepentingan Basarnas tentunya pembelian kapal, kapal yang besar, kemudian helikopter, kemudian truk tentunya dalam rangka penugasan operasi SAR itu sudah kita belanjakan," ujar Syaugi.

Baca juga: Jokowi Putuskan 44 Pejabat Baru, termasuk Kepala BNPB, Basarnas, dan BPPT

"Namun demikian, kami tetap masih merasa perlu penambahan anggaran karena sesuai restra kita masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi sampai restra akhir 2019," lanjut dia.

Namun, Syaugi tidak merinci berapa tambahan anggaran yang diperlukan Basarnas.

Adapun, pengadaan helikopter dan kapal sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses evakuasi saat ada bencana.

Rapat bersama Komisi V kali ini sekaligus mengevaluasi APBN 2018. Dari Rp 2,2 triliun anggaran pada 2018, Basarnas mampu menyerap Rp 2,1 triliun atau 97,6 persen.

Baca juga: Keluarga Mengadu ke DPR dan Minta 64 Korban Lion Air Dicari, Ini Kata Basarnas

Namun, kata Syaugi, anggaran Basarnas pada APBN 2019 tidak sampai Rp 2 triliun. Hal ini menjadi alasan lain bagi Basarnas untuk mengajukan penambahan anggaran.

"Tadi Komisi V sudah menyatakan akan mendukung dan meminta kepada Badan Anggaran termasuk pemerintah Kemenkeu. Kami juga sudah menulis surat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com