Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tak Lagi Libatkan Tim Kampanye dalam Tentukan Panelis Debat

Kompas.com - 21/01/2019, 17:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak lagi melibatkan tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam menentukan panelis debat pilpres. Nama-nama panelis seluruhnya akan diputuskan oleh KPU.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, menjadi kewenangan KPU untuk menentukan nama panelis debat.

"Menurut perundang-undangan, panelis jadi kewenangan penuh KPU. KPU gunakan kewenangan tentukan panelis," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Panelis Debat Hanya Jadi Pajangan, Moderator Terlalu Kaku

KPU akan memilih nama panelis yang memenuhi syarat yang mereka tentukan. Misalnya, panelis harus pakar di bidangnya, memiliki integritas, dan wajib untuk netral.

Jika ada satu dari tiga syarat tidak terpenuhi, maka gugur kemungkinan orang tersebut menjadi panelis.

Rencananya, dalam debat kedua, KPU akan memilih pakar yang berintegritas dan netral dari kalangan yang relevan dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Tentukan Panelis Debat, KPU Tak Perlu Minta Saran Timses Capres

Mereka bisa dari pemerhati lingkungan hidup, NGO pemerhati lingkungan hidup atau pakar dari perguruan tinggi dengan disiplin ilmun energi dan SDA.

Berbeda dengan panelis yang akan ditentukan langsung oleh KPU, pemilihan moderator debat akan melibatkan tim kampanye pasangan calon.

Rencananya, KPU akan mengusulkan sejumlah nama, yang nantinya akan didiskusikan dengan tim kampanye.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Panelis Debat Bisa Leluasa Bertanya ke Capres-Cawapres

Sama dengan debat pertama, moderator akan dipilih dari kalangan insan media. Namun, rencana tersebut bisa saja berubah jika ada sanggahan dari tim kampanye paslon.

"Kalau untuk moderator, KPU sudah punya opsi dan kita tawarkan moderatornya ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu, tidak netral, kan moderator itu harus netral. Ya kita diskusikan," tutur Wahyu.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/1/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum memutuskan debat kedua Pilpres 2019 tidak akan memberikan kisi-kisi materi pertanyaan debat kepada 2 pasangan calon. Keputusan diambil berdasar evaluasi debat pertama capres-cawapres. Setelah mendapat evaluasi dari banyak pihak termasuk masyarakat KPU menghapus kisi-kisi pertanyaan ke paslon sebelum debat. KPU berharap tanpa kisi-kisi debat kedua bisa mengeksplorasi performa masing masing kandidat. KPU tetap akan memilih panelis untuk memformulasikan pertanyaan debat bertema energy, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com