Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Debat Selanjutnya Tak Perlu Banyak Bocoran Soal, Jangan seperti Bimbel

Kompas.com - 18/01/2019, 06:33 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terlalu banyak memberikan bocoran soal debat-debat selanjutnya kepada tim sukses masing-masing pasangan capres-cawapres.

"Jangan terlalu banyak bocoran soal. Bolehlah arahnya apa, tapi jangan terlalu (banyak bocoran) supaya lebih memberikan impact leadership," kata Wapres JK usai menyaksikan nonton bareng debat capres-cawapres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (17/1) malam, dikutip dari Antara.

Baca juga: Paslon 02 Interaktif dalam Debat Pertama, tetapi Prabowo Lebih Dominan daripada Sandiaga

JK mengatakan, seharusnya dalam debat tidak perlu diberikan bocoran pertanyaan atau kisi-kisi sehingga pada saat debat berlangsung, kemampuan capres dan cawapres dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan secara spontan dapat terlihat.

Selain itu, untuk menunjukkan kemampuan memimpin dari masing-masing pasangan calon, Wapres mengatakan para peserta debat pilpres harus lebih banyak berdiskusi.

"Ya sebaiknya jangan terlalu banyak (bocoran soal), pemimpin itu harus mengambil sikap pada waktu debat. Kadang-kadang tidak perlu persiapan. Diskusi ini harus mencerminkan itu. Kalau terjadi begini harus bagaimana," jelasnya.

Baca juga: Debat Pertama, Jokowi Mendominasi dan Lebih Lama Berbicara Dibandingkan Ma’ruf Amin

Sejak awal Wapres JK dengan tegas menolak kebijakan KPU yang memberitahukan bocoran soal debat kepada masing-masing tim sukses pasangan capres-cawapres.

Menurut JK, debat pilpres tampak seperti bimbingan belajar bagi siswa yang akan mengikuti ujian sehingga harus diberikan kisi-kisi soal.

Padahal, seharusnya debat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kompetensi para capres-cawapres untuk dapat dipilih pada Pilpres 2019.

"Ya soal yang dikasih 20, yang akan dipilih lima, jadi kayak bimbingan belajarlah gitu," ujarnya.

Baca juga: Analis: Hasil Debat Capres akan Pengaruhi Gerak IHSG Hari Ini

Debat perdana capres-cawapres, sebagai bagian dari kampanye Pilpres 2019, dimulai pukul 20.00 WIB dengan mengusung tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

Masih terdapat empat kali debat sebagai rangkaian kampanye, yakni satu kali debat pasangan calon, dua kali debat calon presiden, dan satu kali debat calon wakil presiden.

Kompas TV Debat pertama capres dan cawapres 2019 telah usai. Bersama dengan narasumber, Aiman akan mengulas fakta dan data yang telah dipaparkan saat debat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com