Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Petinggi PKS Dipastikan Hadir Dampingi Prabowo-Sandiaga di Debat Perdana

Kompas.com - 17/01/2019, 13:43 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) sekligus politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil memastikan empat petinggi partainya akan hadir saat debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019).

Ketiga petinggi PKS tersebut adalah Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Sohibul dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

"Dari PKS ada Pak Sohibul Iman, Habib Salim, Pak Mustafa Kamal dan mungkin juga nanti ada beberapa nama lain," ujar Nasir saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Kamis (16/1/2019).

Baca juga: Jelang Debat Pertama Pilpres, Apa Harapan Pelaku Pasar Modal?

Selain ketiga nama tersebut, lanjut Nasir, kemungkinan ada petinggi lain yang akan hadir seperti Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman.

Nasir mengatakan, pihaknya memahami keterbatasan undangan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masing-masing pasangan calon.

Direncanakan para petinggi partai berkumpul lebih dulu di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Kemudian berangkat ke tempat acara debat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Timses: Dalam Debat, Jokowi Akan Paparkan Penanganan Kasus HAM

"Mungkin saja karena ini adalah debat pertama, mungkin akan bareng calon presiden Prabowo dan Sandiaga," kata Nasir.

Debat pertama Pilpres 2019 akan diselenggarakan KPU, Kamis (17/1/2019) malam di Hotel Bidakara.

Ada empat tema debat yang akan diangkat oleh masing-masing pasangan calon, yakni hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Kompas TV Hari ini (17/1) kedua pasang calon presiden dan calon wakil presiden akan menghadapi debat perdana. Salah satu topik yang akan diperdebatkan adalah persoalan di bidang hukum. Lalu bagaimana program dan pandangan masing-masing paslon untuk bidang hukum? Kita simak dialognya berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com