Timses: Dalam Debat, Jokowi Akan Paparkan Penanganan Kasus HAM

Kompas.com - 17/01/2019, 13:12 WIB
Politisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPolitisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, mengatakan Jokowi berencana untuk menyampaikan pemaparan penanganan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dalam debat pilpres pertama, Kamis (17/1/2019) malam.

Namun, belum diketahui apakah cawapres nomor urut 01 itu akan melempar pertanyaan mengenai pelanggaran HAM masa lalu ke paslon nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pak Jokowi hanya memaparkan hal yang menyangkut penanganan HAM masa lalu, nanti kita lihat di dalam debatnya apakah akan nanya (pelanggaran HAM) itu," kata Aria di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: Maruf Amin Baca Koran dan Bermain dengan Cucu Jelang Debat

Menurut Aria, pihaknya tak ingin debat pilpres berlangsung seperti debat BEM atau mahasiswa. Kedua paslon harus pintar-pintar melempar pertanyaan yang sesuai substansi visi-misi.

Hal itu penting supaya masyarakat di seluruh lapisan memahami visi-misi pasangan calon.

"Bagaimana narasi-narasi itu sampai bukan ke kalangan intelektual saja, tapi juga masyarakat mayoritas rakyat Indonesia yang pendidikannya tidak setingkat mahasiswa," tutur Aria.

Baca juga: 2.000 Polisi Dikerahkan Amankan Debat Pertama Pilpres

Debat perdana Pilpres 2019 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis, 17 Januari 2019 malam. Tema yang diangkat adalah hukum, HAM, terorisme dan korupsi.

Peserta debat pertama adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Debat perdana ini akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Nasional
Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Nasional
Aturan Soal Konser Musik di Pilkada Akan Dibahas di DPR Pekan Depan

Aturan Soal Konser Musik di Pilkada Akan Dibahas di DPR Pekan Depan

Nasional
Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Nasional
Ini Daftar 27 Hotel di Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Ini Daftar 27 Hotel di Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Nasional
27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

Nasional
Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Nasional
115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 sejak Maret hingga Hari Ini

115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 sejak Maret hingga Hari Ini

Nasional
Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Nasional
Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Nasional
Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Nasional
Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Nasional
Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X