Soal Tayangan Visi Jokowi dan Pidato Prabowo, KPI Sebut Ada Indikasi Pelanggaran

Kompas.com - 16/01/2019, 20:36 WIB
Hardly Stefano selaku Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sekaligus Ketua Panitia Anugerah KPI 2018 dalam jumpa pers di kantor KPI Pusat, Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018). KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG Hardly Stefano selaku Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sekaligus Ketua Panitia Anugerah KPI 2018 dalam jumpa pers di kantor KPI Pusat, Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertemu untuk membahas dugaan pelanggaran kampanye tayangan televisi visi-misi Presiden Joko Widodo dan pidato kebangsaan Prabowo Subianto.

Langkah ini merupakan upaya awal dari gugus tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPI, Dewan Pers, dan KPU, untuk mengusut adanya dugaan iklan kampanye media massa di luar jadwal.

Sebab, menurut Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye di media massa baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

Menurut Komisioner KPI Hardly Stefano, melalui pertemuan antara pihaknya dan Bawaslu, ditemukan beberapa indikasi unsur kampanye dalam dua tayangan televisi itu.

"Memang kalau kita sampaikan, ada beberapa indikasi unsur kampanye. Tapi tidak semuanya kemudian bisa dianggap unsur kampanye kan, ini yang perlu ditelaah oleh Bawaslu," kata Hardly saat ditemui di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Bawaslu, KPU, KPI Kaji Dugaan Pelanggaran Tayangan Visi-Misi Jokowi dan Pidato Prabowo

Dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertindak untuk memeriksa peserta pemilu, sementara KPI berwenang dalam menindaklanjuti media penyiaran.

Oleh karena ada indikasi pelanggaran, KPI menyarankan Bawaslu untuk memproses kasus tersebut melalui jalur formal sebagaimana kewenangan Bawaslu dalam melakukan pemeriksaan.

KPI juga menganjurkan Bawaslu menetapkan dua peristiwa tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran.

Jika Bawaslu mengambil sikap tersebut, maka KPI juga akan memeriksa dugaan pelanggaran secara formal.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Kaji Acara Penyampaian Visi Misi Jokowi di TV

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Mochmmad Afifuddin mengatakan pihaknya belum bisa mengambil langkah. Sebab, Bawaslu masih memerlukan penjelasan dan pertimbangan dari KPU mengenai iklan kampanye media massa.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Nasional
Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Nasional
Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Nasional
Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Nasional
KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

Nasional
Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Nasional
Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Nasional
UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Nasional
Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X