Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin: Mau Berkuasa Itu Normal, tapi Jangan Gunakan Data yang Tidak Benar

Kompas.com - 15/01/2019, 21:53 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menilai, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subiango memuat data-data bohong dalam pidato kebangsaan yang disampaikannya pada Senin (14/1/2019) malam, di Jakarta. 

Menurut dia, Prabowo hanya membuat khawatir masyarakat.

"Satu hal yang paling mendasar, yang sangat penting, itu adalah berita-berita bohong, data-data yang tidak benar," kata Ngabalin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (15/1/2019).

Dalam pidatonya, Prabowo mengkritik kondisi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Istana Minta Prabowo Buktikan Intelijen Negara yang Mata-matai Mantan Presiden

Menurut Prabowo, pemerintah tidak perhatian kepada rakyat karena masih ada warga yang susah makan, miskin, dan banyak menganggur.

Ia juga menyoroti kebijakan impor beras dan gula yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat musim panen.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terus merugi dan nyaris bangkrut.

Ali Ngabalin membantah semua tudingan Prabowo itu. Dia meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan data yang benar.

Baca juga: Pidato Jokowi dan Prabowo Dinilai Upaya Curi Panggung sebelum Debat

Menurut dia, ingin merebut kekuasaan adalah hal yang wajar sepanjang tidak menyampaikan data yang salah.

"Mau berkuasa itu normal, tapi jangan kebelet menggunakan data-data yang tidak benar, data-data yang bohong, data-data yang hoaks," kata Ngabalin.

Ngabalin mengaku siap membuktikan bahwa semua yang disampaikan Prabowo dalam pidato di JCC itu adalah bohong.

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menyusun data-data terkait capaian pemerintah Jokowi-JK selama empat tahun belakangan untuk membantah kebohongan Prabowo.

"Karena tidak mungkin kami melakukan perlawanan. Kami hanya bisa memberikan data-data yang validitasnya, akurasi bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ngabalin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com