Stafsus Presiden Bantah Prabowo soal BUMN Bangkrut, Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Erani Yustika membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah BUMN bangkrut.

"Pemerintah justru sangat fokus dalam mengelola BUMN sehingga peranannya pun semakin meningkat  bagi perekonomian," kata Erani saat dihubungi, Selasa (15/1/2019).

Erani mengatakan, peranan BUMN dapat terlihat dari beberapa hal, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara. Lebih dari itu, peranan BUMN diarahkan untuk pelayanan publik.

Sepanjang 2018, kata dia, kinerja BUMN kian membaik. Aset BUMN melonjak dari Rp 4.577 triliun menjadi Rp 7.817 triliun pada 2018. Sementara laba BUMN meningkat dari Rp 148 triliun menjadi Rp 218 triliun pada 2018.

Pajak dan deviden BUMN naik dari Rp 218 triliun menjadi Rp 260 triliun pada 2018.

Baca juga: Kata Kubu Jokowi, Tak Ada Hal Baik di Mata Prabowo

"Secara umum performa Garuda Indonesia menunjukkan perbaikan. Laporan Keuangan yang dirilis menunjukkan sepanjang Januari-September 2018 pendapatan usaha naik 3,5 persen (yoy) menjadi US$3,21 miliar," kata dia.

Erani menjelaskan, tekanan terhadap keuangan Garuda Indonesia terutama karena selisih nilai tukar mencapai 52,32 juta dollar AS, yang naik dari 16,03 juta dollar AS pada periode Januari-September 2017. 

Garuda Indonesia memroyeksi laba perusahaan (di luar pajak) mencapai Rp 1 triliun. Garuda Indonesia Group juga mengelola Sriwijaya Air melalui kerja sama operasional (KSO) bersama Sriwijaya Air Group.

"Hal ini menunjukkan bahwa Garuda Indonesia tetap menjadi yang terbaik dan terpercaya. Berbagai penghargaan di level nasional dan internasional pun diperoleh Garuda Indonesia," kata dia.

Sementara itu, kondisi PLN menurut data sepanjang Januari-Juni 2018 pendapatan usaha naik 7,43 persen (yoy). Pada periode yang sama, laba sebelum pajak PLN mencapai Rp 1,83 triliun.

"Angka tersebut sudah mengkalkulasi kerugian nilai tukar sekitar Rp 11,57 triliun," kata dia.

Faktor lain yang harus diperhatikan, lanjut Erani, adalah bagaimana peranan BUMN yang semakin meningkat. Pertama, lewat Pertamina keadilan ekonomi dapat diwujudkan. Pemerintah menjamin tercapainya “BBM Satu Harga” di seluruh Indonesia.

"Pertamina terus melanjutkan program tersebut ke 124 titik wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Indonesia," kata dia.

Selain itu, pada 2018 Pertamina telah mengambil alih kelola Blok Mahakam, Blok Rokan, dan blok terminasi lainnya yang sebelumnya dikelola asing. 

Kedua, PLN telah mampu meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai 98,3 persen sampai akhir 2018. Jadi, hajat publik yang menjadi mandat konstitusi dikerjakan dengan baik oleh BUMN.