Soal Pidato di TV, Jubir Sebut Kapasitas Jokowi sebagai Presiden, Bukan Capres

Kompas.com - 14/01/2019, 19:09 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Keluarga Besar Pengemudi Online di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Keluarga Besar Pengemudi Online di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai, tidak ada masalah dengan pidato Jokowi yang disiarkan di televisi pada Minggu (13/1/2019) malam.

Ia mengatakan, kapasitas Jokowi saat menyampaikan pidato tersebut bukan sebagai calon presiden.

"Pak Jokowi kapasitasnya sebagai presiden bukan sebagai capres," ujar Ace ketika dikonfirmasi, Senin (14/1/2019).

Ace mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi terkait pencapaian pemerintah selama beberapa tahun terakhir, bukan kampanye.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Kaji Acara Penyampaian Visi Misi Jokowi di TV

 

Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong, menyebutkan, pidato tersebut seharusnya tayang pada Desember 2018 untuk menyambut tahun baru 2019. Namun, penayayangannya ditunda karena ada bencana tsunami.

"Tidak betul seperti visi misi 5 tahun ke depan, itu seperti pidato awal tahun sebagai presiden," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengkaji acara penyampaian visi misi Joko Widodo yang ditayangkan stasiun televisi pada Minggu (13/1/2019).

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, KPU mengkaji apakah konten acara dan masa iklan kampanye di media massa.

"Ini masa kampanye, cuma kan dalam masa kampanye kan ada aturan main. Bahwa metode kampanye juga ada 9, salah satunya adalah iklan kampanye di media massa," kata Wahyu.

Baca juga: Siapa yang Berpeluang Diuntungkan dari Debat Perdana, Jokowi atau Prabowo?

 

Wahyu mengatakan, iklan kampanye media massa akan difasilitasi oleh KPU. Namun, sesuai aturan, fasilitasi itu akan dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, atau 24 Maret-13 April 2019.

Aturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 tentang Pemilu. Selain UU tersebut, aturan mengenai iklan kampanye juga diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 24.

"Iklan kampanye yang berlangsung di KPU itu belum berlangsung. Itu nanti 21 hari (jelang masa akhir kampanye), berbarengan dengan (metode kampanye) rapat umum," ujar dia.

Meski demikian, Wahyu mengatakan, tidak semua iklan di media yang berhubungan dengan peserta pemilu merupakan iklan kampanye. Sebab, ada juga pemberitaan terkait kampanye.

Untuk itu, para pemangku kepentingan harus melakukan kajian terhadap konten acara.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Regional
Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Regional
Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Megapolitan
Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Internasional
Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Regional
BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang 'Nanti Dong'

BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang "Nanti Dong"

Nasional
Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Megapolitan
Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Regional
Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Megapolitan
WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

Nasional
2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

Regional
Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Regional
Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Regional
Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Nasional
UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

Regional

Close Ads X