Kompas.com - 11/01/2019, 17:17 WIB
Aktivis Kontras, Yati Andriani dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/12/2016). Ambaranie Nadia K.MAktivis Kontras, Yati Andriani dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani memprediksi komitmen kedua pasangan calon capres-cawapres terkait penegakan hak asasi manusia (HAM) tidak akan muncul saat debat perdana Pilpres pada 17 Januari mendatang.

Yati menilai format debat yang ditetapkan oleh Komisi Pemiliham Umum (KPU) berdampak pada menurunnya kualitas dari debat itu sendiri.

Baca juga: Harapan Komnas HAM kepada Presiden soal Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran Berat HAM

Hal itu terlihat dari diberikannya daftar ke pasangan calon sepekan sebelum debat dan ditiadakannya penyampaian visi misi.

"Jadinya debat ini hanya menjadi formalitas dan tidak mampu menjawab atensi publik terkait isu-isu penegakan HAM," ujar Yati saat menggelar konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Yati juga menyoroti soal tidak adanya kasus-kasus spesifik oleh para panelis saat debat.

Baca juga: Panelis Debat Tak Akan Singgung Kasus Terkait Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme

Padahal, kata Yati, respons masing-masing kandidat atas sejumlah kasus spesifik yang terjadi menunjukkan seberapa besar komitmen dan rekam jejak yang dimiliki pasangan calon.

Ketika tidak ada pembahasan yang bersifat kasuistik maka paslon akan mengeluarkan argumen yang normatif dan retoris," kata Yati.

Selain itu, Yati mengatakan, kedua kandidat capres, baik Jokowi maupun Prabowo, memiliki catatan yang tidak baik terkait penegakan HAM.

Baca juga: Komnas HAM: Selama di Kejagung, Tak Ada Perkembangan Pengusutan Kasus HAM Berat

Seperti diketahui, pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan delapan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas.

Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965. Namun, hingga kini seluruh kasus tersebut belum terselesaikan.

Baca juga: Debat Pertama, Jokowi Siap Jawab Kasus Novel dan Penyelesaian HAM Masa Lalu

Sedangkan, Prabowo diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 23 aktivis tahun 1997-1998.

"Seharusnya debat menjadi ajang untuk melihat rekam jejak dan komitmen pasangan calon terhadap penegakan HAM," tutur Yati.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X