Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Respons Jokowi Saat Mendapati Ibu-ibu Bayar Listrik Pakai Uang PKH...

Kompas.com - 10/01/2019, 22:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo menemukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggunakan uang bantuan pemerintah untuk membayar listrik.

Lantas, apa yang dilakukan Jokowi?

Momen tersebut terjadi saat Presiden bertemu dengan 2.250 ibu-ibu penerima PKH di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019). Ibu-ibu itu berdomisili di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi.

Awalnya, Jokowi memanggil seorang ibu- penerima PKH dan seorang pendamping maju ke atas panggung. Penerima PKH yang maju, bernama Sulis.

Presiden bertanya kepada Sulis, uang PKH yang ia terima digunakan untuk apa.

"Rp 500.000 untuk bayar SPP anak saya, sisanya juga buat bayar SPP anak saya yang lainnya," jawab Sulis.

Baca juga: Jokowi Ajari Ibu-ibu Penerima PKH Hadapi Suami yang Minta Beli Rokok...

Uang itu juga digunakan untuk membeli lauk pauk untuk sarapan anak-anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan, juga ia gunakan untuk tambahan uang jajan anak.

Jokowi kemudian bertanya lagi soal pemanfaatan uang tersebut.

Dengan polosnya, Sulis menjawab, "untuk bayar listrik."

Presiden pun beralih bertanya ke pendamping PKH bernama Yuli. Presiden bertanya kepada Yuli, apakah boleh uang PKH digunakan untuk membayar listrik.

Awalnya, Yuli ragu-ragu menjawab. Namun, belakangan, ia memastikan bahwa uang di PKH tidak boleh digunakan untuk membayar listrik.

"Tidak boleh, Pak. Karena kan listrik sudah ada subsidinya sendiri," ujar Yuli.

Baca juga: Jokowi: Jangan Kaget kalau Penerima PKH Dapat Tambahan 2 Kali Lipat

Mendengar demikian, Presiden Jokowi mewanti-wanti seluruh ibu-ibu penerima PKH untuk menggunakan uang PKH hanya untuk meningkatkan gizi anak serta membantu pendidikan anak dan keluarga.

"Penggunaan uang ini hati-hati. Jangan sampai belok ke mana-mana. Waktu program yang ini pertama keluar 2015, kita kan sudah janjian, yang melenceng dari ketentuan, akan saya cabut," ujar Jokowi.

Namun, Jokowi mengetahui bahwa Sulis rupanya tidak mengetahui bahwa uang PKH tidak boleh digunakan untuk membayar listrik. Sulis pun diminta untuk memanfaatkan uang PKH sesuai ketentuan.

"Yang belum tahu kan sekarang sudah tahu. Ya jadi PKH ini hati-hati ya," pesan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com