Presiden Jokowi: Aparat Tak Boleh Biarkan Upaya Pelemahan KPU

Kompas.com - 09/01/2019, 13:35 WIB
Presiden Jokowi saat  menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H dan Hari Pahlawan di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kamis (22/11/2018). Biro Pers SetpresPresiden Jokowi saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H dan Hari Pahlawan di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kamis (22/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta aparat kepolisian menindak tegas segala upaya untuk melemahkan dan mendelegitimasi KPU.

"Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, melegitimasi KPU," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Jokowi menegaskan, bagaimanapun juga peran KPU sangat penting sebagai penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, calon presiden petahana ini meminta seluruh masyarakat mendukung KPU.

"Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu, saya sampaikan ke Kapolri, tindak tegas," kata Jokowi.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Ada Upaya Mendelegitimasikan Penyelenggara Pemilu

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin menduga ada upaya yang dilakukan kelompok oposisi untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum.

"Upaya mendelegitimasi KPU ini dilakukan agar mereka bisa mengatakan terjadi kecurangan dalam pemilu," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, Kamis (3/1/2018).

Arya mencatat upaya delegitimasi ini sudah dilakukan beberapa kali.

Pertama, adalah adanya isu 31 juta penduduk yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Kedua, adalah dipermasalahkannya kotak suara dari kardus.

Baca juga: Kata Fadli Zon, Tersangka Pembuat Hoaks Surat Suara Bukan Relawan Prabowo-Sandi

"Padahal kotak suara kardus itu sudah dipakai sejak zaman SBY. Itu juga dipakai pada pemilu 2014," ucap Arya.

Terakhir, TKN menyoroti informasi soal adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok.

Baca juga: KPU Apresiasi Kepolisian Cepat Tangkap Tersangka Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos

Arya menilai adanya surat suara yang sudah tercoblos itu mustahil terjadi. Sebab, hingga saat ini, KPU belum mencetak surat suara.

"Bagaimana mungkin surat suaranya saja belum tercetak, tapi katanya sudah tercoblos," ucap Arya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X