Rabu Besok, Dirjen PAS Akan Bersaksi di Sidang Kasus Mantan Kalapas Sukamiskin

Kompas.com - 08/01/2019, 22:20 WIB
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, ada lima orang yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen pada Rabu (9/1/2019).

Persidangan rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Bandung.

Kelima orang itu adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan ( Dirjen PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami; sopir Sri Puguh, Mulyana; dua pegawai di Lapas Sukamiskin, Slamet Widodo dan Yogiswara, dan dokter di Lapas Sukamiskin, Dewi Murni Ayu.

"Jadi besok akan dilakukan pemeriksaan saksi di proses persidangan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/1/2019).


Baca juga: Saat di Singapura, Inneke Diminta Suaminya Belikan Tas untuk Mantan Kalapas Sukamiskin

Febri enggan menyampaikan secara spesifik apa saja hal-hal yang akan didalami oleh jaksa KPK dalam persidangan nanti.

Namun, ia memastikan pemeriksaan di persidangan masih terkait dengan materi penyidikan sebelumnya.

"Misalnya, kalau dalam proses penyidikan yang didalami terkait dengan bagaimana sebenarnya pengaturan di Sukamiskin, baik izin keluar izin dalam kondisi-kondisi tertentu," kata dia.

"Atau pun salah satu informasi yang kami dapatkan selama proses penyidikan ada dugaan misalnya pemberian sebuah tas pada sopir Dirjen Pas, tentu saja itu menjadi poin-poin yang kami perhatikan," lanjut Febri.

Sebelumnya, Wahid Husen didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan memperkaya diri sendiri sejak Maret sampai Juli 2018, dengan dibantu staf yang merangkap sopir Wahid, Hendry Saputra.

Baca juga: Fahmi Darmawansyah Akui Berikan Mobil untuk Mantan Kalapas Sukamiskin

Wahid didakwa menerima hadiah berupa uang maupun barang dari Fahmi Darmansyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, dan Fuad Amin Imron.

Menurut jaksa, pemberian tersebut agar ketiganya sebagai warga binaan Lapas Sukamiskin mendapatkan fasilitas istimewa.

"Termasuk penyalahgunaan dalam pemberian izin keluar," ujar jaksa KPK Trimulyo Hendradi saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (5/12/2018).

Bahkan, jaksa menyebut, terdakwa telah melakukan pembiaran terhadap narapidana yang memiliki sejumlah fasilitas mewah di dalam selnya, hingga menggunakan ponsel.

"Terdakwa membiarkan atau memperbolehkan itu terus berlangsung, sehingga atas sejumlah fasilitas istimewa dan kemudahan dalam hal sejumlah fasilitas mewah dan izin keluar lapas tersebut," tutur dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X