Politisi PDI-P: Kisi-kisi Debat Untungkan Prabowo yang Sering "Offside"

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Charles Honoris menilai, keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU) memberikan daftar pertanyaan sebelum debat pilpres menguntungkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebab, selama ini, pasangan calon presiden nomor urut 02 itu kerap offside atau salah dalam menyampaikan pernyataan.

"Jadi, daftar pertanyaan dari KPU ini supaya Prabowo tidak lagi menyebut Haiti ada di Afrika, dan tidak lagi asal ngomong bahwa selang cuci darah di RSCM dipakai untuk 40 orang," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Ketua KPU Sebutkan Kisi-kisi Materi Debat Pilpres 2019

"Juga agar Sandiaga bisa mengingat lagi utang-utangnya saat membangun Tol Cipali, sehingga dia tidak (pura-pura) lupa saat bicara ke publik," tambahnya.

Charles tak habis pikir apabila kesalahan seperti itu tersampaikan dalam Debat Capres-Cawapres hanya karena Prabowo-Sandi tidak dikasih daftar pertanyaan sebelumnya. Menurut dia, hal itu jelas akan merugikan publik.

"Sebab, publik berhak atas informasi yang benar, bukan informasi ngawur tanpa data, apalagi hoaks," kata Anggota Komisi I DPR ini.

Baca juga: Soal Pertanyaan Debat, KPU Merasa Dipukuli Banyak Orang

Sementara untuk Jokowi, menurut Charles, debat bukanlah hal sulit. Ia meyakini capres petahana itu bisa menjalani sesi debat dengan atau tanpa daftar pertanyaan sebelumnya.

Fabian Januarius Kuwado Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.

"Sebab, Pak Jokowi sudah kenyang pengalamanan dalam memimpin pemerintahan. Mulai dari walikota, gubernur di ibukota negara, sampai jadi presiden sekarang ini. Pak Jokowi tinggal bercerita saja tentang kesuksesan pemerintahan dan prestasi yang telah dia buat selama ini," kata dia.

Sebaliknya, bagi Prabowo, ia meyakini debat akan terasa sulit karena mantan Danjen Kopassus itu tidak punya pengalaman dalam pemerintahan.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Daftar Pertanyaan Debat Pilpres Itu Bukan Bocoran

Belum lagi, kata dia, Prabowo harus menutupi rekam jejak masa lalunya yang kelam saat mertuanya, Presiden ke-2 RI Soeharto, berkuasa.

Terakhir, Charles mengingatkan bahwa keputusan KPU terkait pemberitahuan daftar pertanyaan debat ini tidak bisa dibuat tanpa kesepakatan dari kedua Timses.

Bahkan, ia mendengar informasi bahwa kubu Prabowo-lah yang pertama kali meminta kisi-kisi diberikan.

"Jadi kalau mau protes silakan protes ke Timses yang menyetujui, bukan berkoar-koar di media sosial dengan ujaran-ujaran kebohongan baru," kata dia.

Baca juga: Timses Prabowo-Sandiaga: Pertanyaan Debat Tak Perlu Dibocorkan, supaya Ada Surprise

KPU sebelumnya menetapkan dua model lontaran pertanyaan dalam debat pertama Pilpres 2019. Dua model itu, adalah model pertanyaan terbuka dan tertutup.

Model terbuka artinya, pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat. Model ini memberi kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban.

Namun, dari seluruh pertanyaan yang disusun, hanya ada beberapa pertanyaan yang akan dimunculkan dalam debat. Peserta debat sendiri tidak akan diberi tahu pertanyaan yang benar-benar akan muncul.

Baca juga: Panelis Serahkan Daftar Pertanyaan Debat Capres ke KPU

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi meminta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelaskan metode debat pilpres ke sesama tim kampanye dan partai koalisi.

Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban tim kampanye atas kesepakatan mereka dengan KPU mengenai metode debat.

Menurut Pramono, diberikannya pertanyaan ke pasangan calon sebelum debat digelar merupakan keputusan KPU bersama tim kampanye. Tetapi, saat ini hanya KPU yang dikritik atas metode tersebut.

"Jangan membebankan itu semua ke KPU, KPU yang dipukuli banyak orang kita nggak bertanggung jawab, nggak gitu dong," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).