Soal Korupsi seperti Kanker Stadium IV, Ruhut Singgung Orde Baru hingga SBY...

Kompas.com - 07/01/2019, 16:13 WIB
Mantan anggota DPR Ri Ruhut Sitompul DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan anggota DPR Ri Ruhut Sitompul

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruhut Sitompul tidak setuju dengan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium IV.

Mantan politikus Partai Demokrat itu minta Prabowo untuk membandingkan kondisi korupsi Indonesia dari era Orde Baru, pascareformasi hingga pada pemerintahan sekarang.

Baca juga: Bantah Prabowo, Jokowi Tolak Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4

 

Menurut Ruhut, kondisi korupsi pada era terdahulu lebih parah dibandingkan saat ini.

"Siapa bilang sekarang itu korupsinya stadium IV? Enggak kok. Di zaman Pak Harto itu (korupsinya) berjamaah. Ngeri sekali dan tak ada yang mencegahnya," ujar Ruhut saat berbicara dalam diskusi di Gedung Kantor Staf Presidenan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Era Pak SBY saja oplah (korupsi) masih gede. Proyek Hambalang berapa triliun coba? Saya berani ngomong, karena Anas Urbaningrum dan Nazarudin ini kawan-kawan saya," lanjut dia.

Sementara pada empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ruhut melihat ada kemajuan yang cukup berarti di dalam penegakkan hukum antikorupsi, meskipun diakui praktik korupsi masih ada.

Baca juga: Kata Ketua KPK soal Pidato Prabowo yang Sebut Korupsi Indonesia Stadium 4

Pertama, Presiden tidak mengintervensi perkara hukum. Salah satu bukti, yakni tetap adanya menteri pejabat negara yang terkena kasus hukum.

Bahkan, meskipun mereka identik dekat dengan sosok Jokowi sekalipun.

"Pak Jokowi itu menjadikan hukum sebagai panglima. Beliau tidak pernah ya sekalipun mengintervensi. Tapi mereka itu seolah-olah mengatakan Pak Jokowi mengintervensi. Enggak benar itu," lanjut Ruhut.

Baca juga: Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...

Kedua, Ruhut menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) on the track dalam hal pemberantasan korupsi. Selain memonitor penuh kinerja kepala daerah, KPK dinilai optimal di dalam membangun sistem pemberantasan korupsi dan pencegahannya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X