"Coret Caleg Eks Koruptor Saja Prabowo Tak Bisa, Sekarang Sebut Korupsi Stadium 4"

Kompas.com - 29/11/2018, 20:11 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan, ada ketidaksesuaian antara pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Singapura mengenai korupsi di Indonesia.

Pada sebuah forum, Prabowo menyebutkan bahwa kondisi korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Hasto mengatakan, pidato Prabowo yang ingin mengurangi korupsi tidak sejalan dengan sikapnya di internal partai.

"Jadi orang melihat beda antara retorika dan sebuah tindakan nyata. Ini yang kami sayangkan. Mencoret caleg eks koruptor saja Pak Prabowo tidak bisa. Kemudian, mengatakan kita stadium 4 dalam korupsi," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: KPU Bantah Gerindra dan PKS Tarik Caleg Eks Koruptor

Hasto mempertanyakan sikap Prabowo yang tidak mencoret caleg eks koruptor dalam Partai Gerindra. Padahal, hal itu bisa dilakukan dengan mudah oleh Prabowo.

Pada 28 September 2018, KPU membantah pernyataan Gerindra yang mengaku sudah mencoret caleg eks koruptor dari Daftar Caleg Tetap (DCT).

Berdasarkan keterangan KPU, Partai Gerindra tetap mengusung enam caleg eks koruptor.

"Di luar negeri Beliau bicara seperti itu. Tapi me-manage Gerindra, Pak Prabowo tidak berani mencoret mereka yang punya masalah hukum," kata dia.

Baca juga: KPU Berencana Umumkan Nama Caleg Eks Koruptor di Situs Resmi

Hasto menilai, pidato Prabowo tidak mencerminkan kebanggaan atas Tanah Air. Bagaimana pun, kata dia, calon pemimpin harus membangun martabat negaranya.

"Tidak bisa di luar cerita tentang hal yanh kurang pas untuk disuarakan. Apalagi oleh calon presiden," ujar Hasto.

Saat menghadiri "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018), Prabowo menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Ia juga menyinggung soal rakyat yang mudah disuap untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X