KPU Targetkan Pertanyaan Debat Pilpres Selesai Sebelum 10 Januari

Kompas.com - 05/01/2019, 18:31 WIB
Ketua KPU Arier Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arier Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menargetkan, panelis debat pertama Pilpres dapat menyelesaikan penyusunan pertanyaan debat sebelum 10 Januari 2019.

Sehingga, diharapkan tanggal 10 Januari pertanyaan debat dapat disampaikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik pasangan nomor urut 01 maupun 02.

"Kalau target kami sih tanggal 10 lah (pertanyaan disampaikan ke peserta), seminggu sebelum pelaksanaan debat," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Baca juga: KPU Tetapkan 6 Panelis Debat, Ini Nama-namanya


Arief mengatakan, lebih cepat susunan pertanyaan debat selesai, maka akan semakin baik.

Sebab, pertanyaan yang disusun tidak hanya berupa pertanyaan singkat, tetapi juga mengandung uraian dan penjelasan.

"Supaya tidak ada salah tafsir, begitu, jadi ada narasinya dulu baru pertanyaan," ujar Arief.

Sementara itu, penyusunan pertanyaan debat pertama Pilpres baru dimulai hari ini. Arief menilai, seluruh panelis bersemangat untuk menyelesaikan susunan pertanyaan.

Sebelumnya, Arief menjelaskan, ada dua model lontaran pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Dua model itu adalah model pertanyaan terbuka dan tertutup.

Model terbuka, artinya pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat.

Model ini memberi kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban.

Namun, dari seluruh pertanyaan yang disusun, hanya ada beberapa pertanyaan yang akan dimunculkan dalam debat.

Baca juga: Ada 2 Model Pertanyaan dalam Debat Pilpres, Begini Detailnya

Peserta debat sendiri tidak akan diberi tahu pertanyaan yang benar-benar akan muncul. 

Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X