Kasus Meikarta, KPK Akan Panggil Ahmad Heryawan Pekan Depan

Kompas.com - 04/01/2019, 20:40 WIB
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan ketika ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Rabu (25/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRGubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan ketika ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pekan depan.

Heryawan rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sebelumnya ia tak memenuhi pemeriksaan di KPK pada Kamis (20/12/2018).

"Minggu depan kami rencanakan ada sejumlah saksi juga yang akan diperiksa, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat (Ahmad Heryawan) yang pernah dipanggil sebelumnya tapi belum bisa hadir karena berbagai alasan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/1/2019).


Baca juga: Mangkir dari Panggilan KPK, Ahmad Heryawan Diminta Kooperatif

KPK, kata dia, berharap agar Heryawan bisa memenuhi panggilan pemeriksaan.

Menurut Febri, KPK perlu memanggil Heryawan untuk mengetahui lebih jauh beberapa hal terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta tersebut.

"Kami merasa perlu memeriksa mantan gubernur, terkait apa yang dia lakukan pada saat yang bersangkutan masih aktif menjabat. Termasuk delegasi kewenangan dan juga proses atau aturan terkait dengan rekomendasi tersebut," ungkapnya.

Baca juga: Kasus Meikarta, Bupati Bekasi Serahkan Uang Rp 2 Miliar kepada KPK

Dalam surat dakwaan mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro disebutkan, pada 23 November 2017, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Heryawan mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan komersial area proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Aher dan Deddy Mizwar Bakal Jadi Saksi Sidang Suap Meikarta

Berdasarkan Keputusan Gubernur itu, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Dalam kasus Meikarta, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Kemudian, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka.

Baca juga: Sidang Suap Meikarta, Keluarga Billy Sindoro Menangis dan Berdoa

Masing-masing yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

KPK juga menetapkan dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, sebagai tersangka. Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Neneng bersama pejabat yang menjadi tersangka diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Nasional
Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Nasional
Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Nasional
MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X