Mendagri Minta Bareskrim Usut Tuntas Penyebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Kompas.com - 03/01/2019, 13:24 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengunjungi Kantor Gubernur Banten, Serang, Jumat (28/12/2018), untuk meninjau penanganan bencana tsunami yang menerjang daerah tersebut. KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengunjungi Kantor Gubernur Banten, Serang, Jumat (28/12/2018), untuk meninjau penanganan bencana tsunami yang menerjang daerah tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Bareskrim Mabes Polri membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusut tuntas penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara yang disebut sudah tercoblos.

"Saya meminta Kabareskrim usut tuntas mencari siapa yang menyebarkan hoaks itu," ujar Mendagri ketika menyambangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Dalam kunjungannya, Tjahjo diterima oleh Kabareskrim Irjen Arief Sulistyanto.

Baca juga: KPU Laporkan Penyebar Hoaks Surat Suara ke Bareskrim Siang Ini

Tjahjo yakin kepolisian mampu secara profesional bisa menuntaskan masalah ini dengan aturan sesuai Undang-Undang yang jelas.

Sementara itu, Kabareskrim Arief menambahkan, tim Bareskrim Siber Polri sudah melakukan investigasi terkait siapa saja yang menyebar hoaks tersebut.

"Tim sudah melakukan investigasi sampai dengan saat ini dan Pak Kapolri sudah memberikan instruksi kepada saya agar betul-betul melakukan penyelidikan terhadap masalah ini," ucap Arief.

Baca juga: Kubu Prabowo Minta Polisi Kerja Cepat Verifikasi Informasi Surat Suara Tercoblos

Dia menjelaskan, semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya hoaks ini akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Siapapun dia, akan kami panggil. Proses hukum juga akan tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang ada," tuturnya.

Sementara itu, KPU rencananya akan melaporkan ke polisi terkait penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara yang disebut sudah tercoblos di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, sekitar pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Tim Jokowi Sebut Ada Upaya Mendelegitimasi KPU

 

Hal itu mengacu temuan pada Rabu (2/1/2019) malam hingga Kamis dini hari, kala jajaran KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengecek informasi itu. Berdasarkan informasi yang beredar, tujuh kontainer surat suara itu ada di Tanjung Priok.

Setelah dilakukan pengecekan, KPU dan Bawaslu memastikan bahwa informasi itu tidak benar. Tidak ada tujuh kontainer surat suara yang tercoblos.

KPU baru akan memulai proses untuk pengadaan (lelang) pada awal Januari 2019 sehingga dipastikan saat ini belum ada pencetakan surat suara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Nasional
New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X