Datangi Bareskrim, Mendagri Mengaku Adukan Informasi yang Dianggap Rusak Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019), untuk mengadukan informasi yang dianggap merusak demokrasi Indonesia.

Hal itu dikatakan Tjahjo saat hendak memasuki Gedung Bareskrim Polri.

"Mau mengadukan berita yang merusak demokrasi kita," kata Tjahjo singkat.

Ia tak menjawab saat ditanya lebih jauh soal informasi yang diadukan tersebut, dan meminta agar menunggunya selesai melakukan pelaporan. 

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan kehadiran Tjahjo untuk berkoordinasi dengan Bareskrim Polri mengenai penanganan hoaks.

Baca juga: Hoaks 7 Kontainer Surat Suara dari China, Mendagri Ingatkan Masyarakat untuk Lapor Polisi

Sebelumnya, Tjahjo meminta masyarakat untuk berani melaporkan kepada aparat kepolisian jika menerima informasi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.

"Mari kita semuanya bergerak untuk melawan dengan melaporkan kepada aparat kepolisian apabila kita menerima berita-berita hoaks, fitnah, serta ujaran kebencian," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

"Itu semua merupakan racun demokrasi dan sudah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," lanjut dia.

Ia mencontohkan, salah satu informasi hoaks itu adalah kabar bahwa petugas Bea dan Cukai di Tanjung Priok menemukan tujuh kontainer dari China berisi surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan capres cawapres nomor urut 01.

Setelah dicek oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kabar tersebut ternyata tidak benar.

Hoaks lainnya, kabar adanya 31 juta identitas yang tiba-tiba dimasukkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Padahal, hal itu tidak benar.

"Jelas ini semuanya merupakan berita fitnah, berita-berita yang mengumbar rasa cemas bermusuhan," ujar Tjahjo.