Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adnan Topan: Ada 2 Aspek yang Penting Dibahas Capres saat Debat Pertama

Kompas.com - 29/12/2018, 15:23 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panelis debat pertama pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Adnan Topan Husodo, menuturkan, ada dua aspek penting yang dibahas kedua calon presiden mengenai isu korupsi.

Kedua aspek tersebut setidaknya bisa menjadi sebuah rumusan antikorupsi yang hingga saat ini belum terlihat selama masa kampanye.

"Ada dua aspek yang paling penting, pertama bagaimana hukum benar-benar dibersihkan dari berbagai kepentingan sehingga bisa menjadi alat memberantas korupsi," kata Adnan ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/12/2018).

Pemberantasan korupsi, lanjut Adnan, penting untuk ketertiban sosial dan hukum yang baru bisa ditegakkan ketika penegak hukumnya juga tertib dan bersih.

Baca juga: Moeldoko Anggap Prabowo Tak Hargai Upaya Pemberantasan Korupsi

Menurut dia, salah satu fondasi sebuah negara adalah adanya penegakkan hukum meskipun indeks demokrasinya sudah baik.

"Demokrasi tanpa hukum yang sehat itu berbahaya. Nah itu saya kira penting bagaimana kemudian reformasi sektor hukum benar-benar menjadi perhatian serius dari calon pemimpin," paparnya.

Aspek kedua, seperti diungkapkan Adnan, yaitu bagaimana reformasi negara dalam sektor politiknya. Sebab, hukum dan politik merupakan dua aspek yang paling menentukan kebijakan negara.

"Keputusan-keputusan berbagai macam agenda yang dibuat dan sering kali agenda itu juga menghambat pemberantasan korupsi karena aspek hukum dan politik," imbuhnya.

Baca juga: KPK Akan Undang 16 Ketum Parpol dalam Konferensi Pemberantasan Korupsi

Kalau kedua aspek itu mampu berjalan dengan baik, kata Adnan, reformasi berbagai sektor lembaga, kementerian, dan kebijakan publik akan mudah dilakukan.

Di sisi lain, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meminta kepada kedua capre, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk membuat sebuah rumusan atau konsep antikorupsi yang diintegrasikan dalam kebijakan pemerintah.

"Sekarang antikorupsi masih dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Seharusnya ya para calon menampilkan gagasan antikorupsi karena bagaimanapun ada kelompok masyarakat yang membutuhkan gagasan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com