Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Anggap Prabowo Tak Hargai Upaya Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 20/12/2018, 10:37 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak menghargai upaya pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi Prabowo yang pernah menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Moeldoko menegaskan, pemerintah bersama Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Misalnya, pemerintah telah menerapkan sistem e-tilang, e-samsat, e-budgeting, dan e-planning.

Baca juga: Di Singapura, Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium Empat

"Ini bisa mempersempit upaya untuk melakukan suap," kata Moeldoko saat memberi sambutan dalam seminar 'Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi' di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Kepala Staf Presiden Moeldoko saat memberi sambutan dalam seminar Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Jakarta, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin Kepala Staf Presiden Moeldoko saat memberi sambutan dalam seminar Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Jakarta, Kamis (20/12/2018).
Moeldoko menambahkan, pemerintah juga sudah menerbitkan sejumlah peraturan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Misalnya, Peraturan Presiden No 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Selain itu, PP No 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Pemerintah juga tidak memberi toleransi pada koruptor yang melarikan uang korupsi ke luar negeri. Bapak Jokowi akan menandatangani legal asisstance dengan pemerintah Swiss untuk mengejar uang korupsi yang dilarikan kesana," kata dia.

Baca juga: Bantah Prabowo, Jokowi Tolak Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4

Moeldoko mengatakan, berbagai upaya pemerintah itu saat ini sudah membuahkan hasil. London coruption studies, misalnya, menyebut Indonesia menjadi negara paling berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, masyarakat yang menilai korupsi Indonesia meningkat kini jumlahnya menurun hingga 52 persen. Padahal pada 2016 angkanya masih 70 persen.

"Ini artinya yang bilang korupsi sudah stadium empat tidak menghargai upaya pemeritah Kejaksaan, Polisi, dan KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini.

Baca juga: Coret Caleg Eks Koruptor Saja Prabowo Tak Bisa, Sekarang Sebut Korupsi Stadium 4

Pada akhir November lalu, Prabowo sempat menyebut korupsi di Indonesia layaknya kanker stadium empat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt, Singapura.

Akibat maraknya korupsi, Prabowo mengatakan, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat.

Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan. Ia juga menyinggung soal rakyat yang mudah disuap untuk memilih calon tertentu dalam pemilu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com