Kejar Perekaman E-KTP 100 Persen, Mendagri Imbau Masyarakat Proaktif

Kompas.com - 28/12/2018, 16:50 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memaparkan laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memaparkan laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri masih berupaya agar perekaman Kartu Tanda Penduduk Eektronik (e-KTP) selesai pada akhir 2018, yang tersisa beberapa hari lagi.

Target Kemendagri, perekaman e-KTP bisa 100 persen pada akhir tahun 2018.

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat aktif melakukan perekaman.

"(Tetap) memaksimalkan, tetapi kami juga mengimbau rakyat harus proaktif," ujar Tjahjo saat ditemui di Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Jumat (28/12/2018).


Baca juga: Ketua DPR Sarankan Kemendagri Buka Layanan Perekaman E-KTP di Keramaian

Berdasarkan data perkembangan perekaman e-KTP per 24 Desember 2018, 186,87 juta atau 97,58 persen penduduk sudah melakukan perekaman.

Dengan demikian, masih tersisa 4,64 juta atau 2,42 persen warga yang belum merekam kartu identitas tersebut.

Menurut dia, pihak lain tidak dapat disalahkan jika masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman. Tjahjo menilai, ada warga yang belum aktif melakukan perekaman.

Baca juga: Mendagri Targetkan Seluruh E-KTP Invalid Musnah Sebelum Tahun Baru

Oleh karena itu, Tjahjo mengimbau sinergisitas antara masyarakat yang turut bergerak dan Kemendagri yang terus turun ke lapangan menghampiri warga agar target tersebut tercapai.

"Saya sampaikan ada 1,2 juta yang enggak mau aktif ya jangan salahkan kami, jangan salahkan KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata dia.

"Kuncinya hak pilih itu hak warga negara, hak konstitusional tetapi warga juga proaktif, kami juga tetap jemput bola," lanjut Tjahjo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X