Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Hasil Pengundian Media yang Siarkan Debat Pilpres 2019

Kompas.com - 26/12/2018, 19:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal penyiaran Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.

Penetapan dilakukan dengan cara pengundian perwakilan lembaga penyiaran yang akan menyiarkan debat pilpres.

Sebelum pengundian, KPU lebih dulu mengelompokkan lembaga penyiaran menjadi lima. Jumlah ini menyesuaikan dengan jumlah debat yang akan diselenggarakan, yaitu sebanyak lima kali.

Baca juga: Kompas TV Jadi Penyelenggara Debat Pertama Capres-Cawapres

Berikut hasil pengundian media yang akan menyiarkan debat Pilpres 2019:

Debat I, 17 Januari 2019

  • Media: TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV
  • Lokasi: Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan
  • Tema: Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme
  • Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Debat II, 17 Februari 2019

  • Media: RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV
  • Lokasi: Hotel Sultan
  • Tema: Energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup
  • Peserta: Calon presiden

Debat III, 17 Maret 2019

  • Media: Trans TV, Tran 7 dan CNN Indonesia
  • Lokasi: Hotel Sultan, Senayan
  • Tema: Pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya
  • Peserta: Calon wakil presiden

Debat IV, 30 Maret 2019

  • Media: Metro TV, SCTV, dan Indosiar
  • Lokasi: Belum ditentukan
  • Tema: Ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional
  • Peserta: Calon presiden

Debat V (waktu belum ditentukan)

  • Media: TVOne, ANTV, Berita Satu, Net TV
  • Lokasi: Belum ditentukan
  • Tema: Ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri
  • Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com