Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG Ingatkan Seluruh Pihak Tak Sebarkan Informasi Simpang Siur soal Tsunami Banten

Kompas.com - 23/12/2018, 15:11 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono mengingatkan seluruh pihak menahan diri untuk tak menyebarkan informasi-informasi simpang siur terkait tsunami di wilayah perairan Selat Sunda.

Ia mengatakan, penyebaran informasi yang tak jelas akan membuat masyarakat semakin panik.

"Setiap kejadian seperti ini, kami sudah sangat paham kepanikan akan melanda masyarakat yang di sekitar tempat kejadian. Di Palu dan Lombok juga begitu. Bahkan, saya ingat betul bahwa saat tsunami melanda Pangandaran itu juga demikian. Begitu mudahnya masyarakat dilempar isu untuk menambah kepanikan," kata Rahmat, dalam konferensi pers di Gedung BMKG, Jakarta, Minggu (23/12/2018).

Baca juga: BMKG Tak Deteksi Gejala Tsunami Lanjutan di Selat Sunda

"Saya berharap situasi panik ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk menambahkan kepanikan," kata dia.

Rahmat membantah adanya kabar tsunami lanjutan di wilayah tersebut. Sebab, tide gauge (pendeteksi tsunami) dan sensor di Cigeulis tidak menunjukkan adanya kenaikan gelombang permukaan air di Selat Sunda dan aktivitas vulkanik anak gunung Krakatau yang signifikan.

"Yang pasti kami dari BMKG tidak mencatat adanya satu hal signifikan dan serius sehingga adanya tsunami susulan. Saya khawatir situasi ini dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk memancing situasi yang menambah panik," kata Rahmat.

Baca juga: BPBD: Pesisir Selatan Sukabumi Tidak Terdampak Tsunami Banten

Menurut Rahmat, masyarakat terdampak tsunami sempat panik karena bunyi sirene. Ia mengatakan, BMKG tidak mengeluarkan warning tsunami lanjutan melalui sirene tersebut.

Saat ini, pihaknya sedang mengecek lebih lanjut sirene mana yang berbunyi dan faktor penyebabnya.

"BMKG ada sirene, tapi kami tidak mengaktivasi. Nanti kita kroscek, apakah di BPBD setempat membunyikan. Di sana juga ada sirene yang milik perusahaan baja di Cilegon. Bisa jadi itu diaktivasi. Tapi semua itu masih simpang siur," ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, bunyi sirene juga bisa dapat dimaknai sebagai perintah evakuasi oleh pemerintah daerah setempat. Namun, BMKG masih menunggu informasi lebih lanjut atas bunyinya sirene tersebut.

Baca juga: Tsunami di Selat Sunda, ESDM Rilis Aktivitas Gunung Anak Krakatau

Sebelumnya, ia telah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tak beraktivitas di sekitar kawasan Selat Sunda, baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan Gunung Krakatau.

"Kita tunggu update status Anak (gunung) Krakatau apakah ada peningkatan (aktivitas vulkanik). Kalau ada peningkatan ya tentunya kita harus kita waspadai," kata Rahmat.

Rahmat mengingatkan, potensi gelombang tsunami lanjutan bisa saja terjadi. Sebab, saat ini BMKG memantau adanya aktivitas vulkanik anak gunung Krakatau dan gelombang tinggi akibat cuaca di perairan Selat Sunda.

Oleh karena itu, harus tetap waspada.

Baca juga: PVMBG Masih Dalami Kaitan Tsunami dengan Erupsi Gunung Anak Krakatau

"Yang pasti berbeda (tsunami) yang diakibatkan gempa bumi. Kalau gempa bumi, tsunami susulan dalam sejarahnya tidak ada. Tapi karena ini berbeda, letusan kan bisa saja awalnya (erupsi) kecil, kemudian (erupsi) besar. Kita harus menunggu update dari Badan Geologi," kata Rahmat.

Rahmat memaparkan, gelombang tsunami akibat erupsi Krakatau sekitar 90 sentimeter. Namun, dengan adanya gelombang tinggi, arus gelombang tsunami bisa bertambah lebih dari dua meter.

"Masyarakat sekitar pantai yang berlibur untuk tidak bermain sekitar pantai. Apalagi di Selat Sunda. Kalau memang itu adanya peningkatan aktivitas vulkanik lebih waspada lagi karena dampaknya ada gelombang tinggi ditambah tsunami," kata Rahmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com