Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Desa Baca Peluang Pasar

Kompas.com - 22/12/2018, 10:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta produksi di tingkat desa disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Presiden mencontohkan komoditas cokelat. Ia menyebut, Indonesia saat ini sedang kekurangan pasokan cokelat. Padahal permintaan pasar cenderung naik.

"Pabriknya banyak, yang menanam cokelat tidak banyak, kurang, sehingga cokelat kita impor," ujar Jokowi saat acara Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/12/2018).

"Ini kan enggak benar. Kita bisa tanam cokelat sendiri kok impor. Hal-hal seperti inilah yang harus diisi oleh desa. Desa harus tau permintaan pasar, permintaan pabrik," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Presiden meminta unsur-unsur program dana desa jeli melihat peluang.

Diketahui, sejak tahun 2015 hingga 2018, pemerintah telah menggelontorkan anggaran dana desa sebesar Rp 187 triliun. Sepanjang sejarah republik, angka itu dinilai fantastis.

Artinya, sebenarnya desa mempunyai sumber daya untuk merambah ke sektor-sektor yang komoditasnya laku di pasaran.

"Sehingga arah dari dana desa itu nanti menjadi jelas, menjadi produktif dan menghasilkan output bagi masyarakat desa," ujar Jokowi.

Ia mencontohkan sebuah desa di Umbul Ponggok yang mampu membangun area wisata air dengan dana desa. Dengan membaca peluang wisata, desa itu meraup pendapatan Rp 14 miliar per tahun.

"Kita harus mulai berpikiran ke sana. Anggaran dana desa bagaimana caranya juga bisa mendatangkan uang kembali lewat tempat wisata atau dipakai untuk menanam sesuatu. Mulailah berpikiran ke sana," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com