Kompas.com - 21/12/2018, 17:03 WIB
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menunjukkan sikap kenegarawanannya.

Hal ini terkait polemik panjang pencalonan OSO sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena masih berstatus sebagai anggota dan pengurus partai.

KPU menunggu OSO menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Ketua Umum Partai Hanura.

Surat pengunduran diri itu merupakan syarat agar OSO lolos sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019.

Baca juga: Tak Loloskan OSO Jadi Caleg, KPU Dilaporkan ke Bareskrim

"Kami masih berharap Pak OSO sebagai salah satu negarawan kita di Indonesia saat ini, sebagai ketua lembaga negara yang terhormat, menunjukkan sikap kenegarawanannya," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2018).

"Dengan berkomitmen menegakkan demokrasi konstitusional dengan sebaik-sebaiknya, yakni dengan penuhi permintaan KPU untuk mundur (dari Ketua Umum Partai Hanura)," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski batas waktu penyerahan surat pengunduran diri OSO terhitung kurang dari 24 jam, Pramono mengatakan, KPU tetap menunggu. Apalagi, untuk menyerahkan surat itu tidak membutuhkan waktu yang lama.

"Masih ada waktu beberapa jam ke depan. Saya kira keputusan itu kan sebenarnya sangat mudah kalau memang mau berniat baik," ujar dia.

Baca juga: Dilaporkan OSO ke Bawaslu, Begini Tanggapan KPU

Jika sampai batas waktu yang ditentukan OSO tak juga mau mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, KPU tetap menjalankan tahapan pemilu.

KPU meminta Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengus partai politik hingga Jumat (21/12/2018). Hal itu disampaikan KPU melalui surat tertulis.

Surat pengunduran diri ini diperlukan untuk syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Jika sampai tanggal yang telah ditentukan OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri, maka KPU tak akan memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Nasional
MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

Nasional
Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Nasional
Jokowi Dulu Tegas soal TWK KPK, Kini Dinilai Mulai Lepas Tangan...

Jokowi Dulu Tegas soal TWK KPK, Kini Dinilai Mulai Lepas Tangan...

Nasional
Jokowi Minta Masalah Pegawai KPK Tak Ditarik ke Dirinya, Pusako: Jokowi Tak Paham Konsep Ketatanegaraan

Jokowi Minta Masalah Pegawai KPK Tak Ditarik ke Dirinya, Pusako: Jokowi Tak Paham Konsep Ketatanegaraan

Nasional
Heboh Pengakuan Krisdayanti, Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Heboh Pengakuan Krisdayanti, Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Nasional
Menag Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa Madrasah-Perguruan Tinggi Selesai September

Menag Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa Madrasah-Perguruan Tinggi Selesai September

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.