Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelenggara Negara Diminta Waspadai KPK Gadungan

Kompas.com - 21/12/2018, 11:33 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar penyelenggara negara waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas KPK.

Hal itu mengingat maraknya kasus penipuan dan pemerasan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.

"Kami imbau untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai KPK dan menolak jika ada permintaan uang atau fasilitas tertentu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (21/12/2018).

KPK juga memperingatkan pada seluruh pihak agar tidak mencoba melakukan tindakan penipuan dengan mengaku seolah-olah sebagai pegawai KPK. Sebelumnya, KPK telah menemukan sejumlah pelaku pemerasan dan penipuan yang menggunakan identitas dengan logo mirip dengan KPK.

Menurut Febri, bagi penyelenggara atau siapapun yang mencurigai keberadaan oknum KPK gadungan dapat segera melaporkan ke KPK atau kantor kepolisian setempat.

Berikut adalah alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk mengklarifikasi atau menyampaikan pengaduan terkait penipuan tersebut:

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jln. Kuningan Persada Kav. 4

Jakarta Selatan 12950

Telp: (021) 2557 8300 dan (021) 2557 8389

SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

Faks: (021) 5289 2456

E-mail:  pengaduan@kpk.go.id.

KWS: http://kws.kpk.go.id

Website:

https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat/mengenal-pengaduan-masyarakat

Sebelumnya, KPK menangkap pria berinisial M di Cianjur, Jawa Barat, pada Kamis (20/12/2018). Pria tersebut ditangkap karena diduga menipu dan memeras dengan mengaku sebagai petugas KPK.

Baca juga: Memeras Wakil Bupati dan Pejabat Cianjur, Oknum KPK Gadungan Ditangkap

Pelaku M diduga menghubungi pejabat di Cianjur, lalu mengaku punya banyak teman yang bisa membantu mengurus perkara. Menurut Febri, M juga meminta sejumlah uang, termasuk kepada wakil bupati Cianjur.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsimenggeledah ruang kerja Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. KPKmenyita sejumlah proposal dan dokumen hibah dari ruang kerja Menpora. <br /> Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, sepanjang Kamis (20/12) siang hingga sore, tim kpk menggeledah dua lokasi, yakni Kantor Kemenpora dan Kantor KONI.<br /> <br /> Di Kantor Kemenpora sejumlah ruangan digeledahdi antaranya ruang kerja MenporaImam Nahrawi dan sejumlah ruang lain yang telah disegel sebelumnya. Dari beberapa lokasi yang digeledah, KPK mengumpulkan sejumlah dokumen terkait dana hibah kemenpora ke KONI. Termasuk sejumlah proposal dan dokumen hibah yang disita dari ruang kerja Menpora.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com