Libur Natal-Tahun Baru, Lebih dari 30.000 Fasilitas Kesehatan Disiapkan

Kompas.com - 20/12/2018, 16:27 WIB
Mobil ambulans dari Kementerian Kesehatan melalui DAK Afirmasi, DAK Reguler, dan DAK Penugasan untuk 2 puskesmas di Kecamatan Krayan. Untuk mengirimkan 4 ambulans tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terpaksa mengirim melalui Malaysia karena tidak adaakses jalan dari Kota Nunukan ke Kecamatan Krayan. KOMPAS.com/SUKOCOMobil ambulans dari Kementerian Kesehatan melalui DAK Afirmasi, DAK Reguler, dan DAK Penugasan untuk 2 puskesmas di Kecamatan Krayan. Untuk mengirimkan 4 ambulans tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terpaksa mengirim melalui Malaysia karena tidak adaakses jalan dari Kota Nunukan ke Kecamatan Krayan.
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menyiapkan 31.361 pos kesehatan dan fasilitas kesehatan selama liburan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Pos dan fasilitas kesehatan itu terdiri dari 17.246 ambulans, 9.991 puskesmas, 2.811 rumah sakit, 923 pos kesehatan, 207 kantor kesehatan pelabuhan, dan 183 public safety center.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek telah mengirim surat kepada seluruh gubernur terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat libur Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, Nila juga menginstruksikan seluruh kepala dinas kesehatan, baik provinsi, kabupaten, atau kota untuk menyiapkan dan menyiagakan dukungan layanan kesehatan tersebut.


"Saya harapkan layanan kesehatan siaga 24 jam baik di Puskesmas, rumah sakit," kata Nila dalam keterangan tertulis, Kamis (20/12/2018).

Nila mengatakan, fokus pelayanan kesehatan juga dilakukan di terminal, bandara, tempat wisata, rest area, atau jalan tol yang digunakan sebagai jalur mudik dan jalur balik.

Baca juga: Selama Natal dan Tahun Baru, Kemenkes Siagakan Panggilan Darurat 119

Risiko kecelakaan lalu lintas biasanya akan meningkat seiring dengan musim mudik dan libur panjang. Untuk itu, diperlukan pencegahan dan penanggulangan situasi gawat darurat.

"Terkait kegawatdaruratan dan evakuasi medik, kami memiliki public safety center (PSC). Laporkan kejadian gawat darurat medis dengan menguhubungi nomor 119 untuk menangani kecelakaan dan kedaruratan medik lainnya," ujar Nila.

Kementerian Kesehatan melakukan upaya untuk meminimalisasi kecelakaan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan para pengemudi bus antar-kota atau antar-provinsi di terminal dan pool pemberangkatan.

Nila mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan faktor risiko kesehatan masing-masing.

"Jaga kesehatan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat diperjalanan, dan utamakan keselamatan," tutur dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X